Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui Indonesia masih menghadapi kekurangan jumlah dokter. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan sejauh mana kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.
Advertisement
Menurut Nihayatul, upaya menambah jumlah dokter tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya, pendidikan kedokteran memerlukan proses yang panjang, mulai dari masa kuliah hingga menjalani program koas dan tahapan pendidikan lainnya sebelum seseorang dapat berpraktik sebagai dokter.
“Enggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai mereka lulus. Kalaupun ada usulan membiayai putra daerah, itu solusi luar biasa, tapi itu kan butuh waktu. Nah, di jenjang waktu tunggu ini, apa yang bisa kita lakukan?" tanya Nihayatul dalam rapat kerja (raker) mengenai perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama Komisi IX di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
"Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin bisa dibantu AI paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya? Untuk menjembatani saja," tanyanya.
Merespons pertanyaan ini, Budi mengatakan bahwa AI tidak boleh mengalihkan fokus soal penambahan jumlah dan distribusi dokter.
"Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu (penambahan jumlah dan distribusi dokter). Kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, AI, dan teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah," kata Budi.
"Mungkin kita mulai dulu dengan telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab," katanya.
Kurangnya Dokter Bikin Beban Kerja Lebih Berat
Sebelumnya, Budi menyampaikan kurangnya jumlah dokter di Indonesia berdampak pada tingginya beban kerja tenaga medis. Salah satu indikator yang menunjukkan kekurangan dokter adalah masih banyak dokter yang memiliki lebih dari satu Surat Izin Praktik (SIP). Ini artinya mereka bekerja di beberapa fasilitas kesehatan sekaligus.
"Harusnya kalau jumlah dokter cukup maka satu dokter satu SIP,” kata Budi.
Selain jumlahnya kurang, sebaran dokter di Indonesia juga tidak merata. Distribusi yang tidak merata membuat jumlah dokter di kota besar cenderung lebih, sementara itu di daerah amat kurang bahkan nol dokter spesialis.
“Memang kita akui distribusinya juga tidak merata, sudah ada beberapa kota besar yang kelebihan, tapi sangat banyak kabupaten/kota yang kekurangan,” papar Budi.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merasa kurang nyaman saat bekerja karena secara fisik maupun moral mereka tidak terjamin.
“Terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah besar yang sensitif kalau mereka memberikan layanan. Sehingga, perlu dipastikan bahwa perlindungan fisik dan hukumnya ini baik bagi tenaga kesehatan,” katanya.
Jenjang Karier Berbeda
Budi juga mengamati adanya kesenjangan tunjangan yang amat besar. Banyak dokter yang mengeluh karena pendapatannya kecil. Di sisi lain, yang jarang tersorot adalah dokter-dokter dengan penghasilan miliaran dalam sebulan.
“Jadi sesudah kita amati gap-nya ini besar sekali. Di profesi ini, gap antara gaji tertinggi ke gaji terendah itu mungkin bisa ratusan sampai ribuan kali,” katanya.
Masalah selanjutnya adalah jenjang karier yang berbeda antara tenaga kesehatan yang bekerja di layanan primer dan layanan sekunder.
“Karena ada perbedaan kesempatan ini, otomatis semua dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan semua ingin kerjanya di layanan sekunder atau rumah sakit. Padahal, justru yang kita butuhkan banyak itu adalah di layanan primer.”
“Ini adalah masalah-masalah yang ingin kita pecahkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” kata Budi.