Liputan6.com, Jakarta - Ahli kebijakan kesehatan, dr. Dicky Budiman, Ph.D., menanggapi usulan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nihayatul Wafiroh, soal penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi kekurangan dokter di Indonesia.
“Gagasannya inovatif tapi harus ditempatkan secara proporsional karena AI itu tidak boleh diposisikan sebagai pengganti dokter, tapi hanya sebagi sistem pendukung pengambilan keputusan klinis,” kata Dicky kepada Kesehatan Liputan6.com lewat pesan suara, Senin (29/6/2026).
Advertisement
Untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sambung Dicky, AI memang dapat membantu beberapa aspek. Misalnya membantu tenaga kesehatan melakukan triase awal, membantu interpretasi foto rontgen elektrokardiogram (EKG), identifikasi faktor risiko penyakit, dan telekonsultasi dengan dokter spesialis.
“Tapi, perlu ditegaskan diagnosis medis itu bukan sekadar mengenali pola penyakit. Jadi, diagnosis itu butuh anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik, pemahaman konteks sosial pasien, penilaian klinis dan juga tanggung jawab profesional.”
“Nah, semua proses itu, sampai saat ini dan ke depan tidak dapat digantikan oleh AI,” papar Dicky.
Sebelumnya, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan soal potensi penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi kekurangan dokter di Indonesia.
"Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin bisa dibantu AI paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya? Untuk menjembatani saja," tanya Nihayatul kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) mengenai perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama Komisi IX di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Respons Menkes
Merespons pertanyaan ini, Budi mengatakan bahwa AI tidak boleh mengalihkan fokus soal penambahan jumlah dan distribusi dokter.
"Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu (penambahan jumlah dan distribusi dokter). Kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, AI, dan teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah," kata Budi.
"Mungkin kita mulai dulu dengan telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab," katanya.
Dampak Kekurangan Dokter di Indonesia
Sebelumnya, Budi menyampaikan kurangnya jumlah dokter di Indonesia berdampak pada tingginya beban kerja tenaga medis.
Menurut Budi, salah satu indikator yang menunjukkan kekurangan dokter adalah masih banyak dokter yang memiliki lebih dari satu Surat Izin Praktik (SIP). Ini artinya mereka bekerja di beberapa fasilitas kesehatan sekaligus.
"Harusnya kalau jumlah dokter cukup maka satu dokter satu SIP,” kata Budi.
Selain jumlahnya kurang, sebaran dokter di Indonesia juga tidak merata. Distribusi yang tidak merata membuat jumlah dokter di kota besar cenderung lebih, sementara itu di daerah amat kurang bahkan nol dokter spesialis.
“Memang kita akui distribusinya juga tidak merata, sudah ada beberapa kota besar yang kelebihan, tapi sangat banyak kabupaten/kota yang kekurangan,” papar Budi.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merasa kurang nyaman saat bekerja karena secara fisik maupun moral mereka tidak terjamin.
“Terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah besar yang sensitif kalau mereka memberikan layanan. Sehingga, perlu dipastikan bahwa perlindungan fisik dan hukumnya ini baik bagi tenaga kesehatan,” katanya.