Liputan6.com, Tokyo - Jepang mulai mengubah kebijakan skrining kanker payudara. Pemerintah akan memberikan informasi mengenai kepadatan jaringan payudara kepada perempuan yang menjalani mamografi. Perubahan ini penting karena kepadatan payudara dapat memengaruhi kemampuan mamografi dalam mendeteksi kanker.
Selama ini, perempuan di Jepang yang menjalani skrining kanker payudara tidak selalu diberi tahu apakah mereka memiliki payudara padat. Pemerintah bahkan selama bertahun-tahun tidak mewajibkan dokter dan ahli radiologi untuk menyampaikan informasi tersebut. Kini, kebijakan itu mulai berubah.
Advertisement
Kepadatan payudara bukan berarti seseorang mengalami kanker. Kondisi ini menggambarkan komposisi jaringan payudara yang terdiri dari jaringan padat, seperti kelenjar dan saluran susu, serta jaringan lemak.
Pada perempuan dengan payudara padat, jumlah jaringan padat lebih banyak dibandingkan jaringan lemak. Masalahnya, jaringan payudara yang padat tampak berwarna putih pada hasil mamografi. Tumor juga dapat terlihat putih sehingga lebih sulit dibedakan dari jaringan payudara.
Kondisi tersebut dapat membuat kanker lebih sulit terdeteksi melalui mamografi. Oleh sebab itu, sejumlah ahli mempertimbangkan pemeriksaan ultrasonografi atau USG sebagai pemeriksaan tambahan, terutama bagi perempuan dengan payudara padat, seperti dikutip dari The Japan Times pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Perubahan Kebijakan Setelah Perjuangan 20 Tahun
Perubahan kebijakan tersebut diumumkan dalam sesi tanya jawab parlemen pada Juni 2026 antara pejabat Kementerian Kesehatan Jepang, Hiroko Otsubo, dan anggota parlemen, Akiko Ikuina, yang juga merupakan penyintas kanker payudara.
Jurnalis kesehatan sekaligus penyintas kanker payudara, Mika Masuda, menyambut kabar tersebut. Selama sekitar 20 tahun, dia memperjuangkan keterbukaan informasi yang lebih lengkap bagi perempuan yang menjalani skrining kanker payudara.
"Saya terkejut dan sangat terharu. Ketika perempuan bersatu dan menyuarakan pendapat mereka, terkadang kita bisa mengubah pemerintah," kata Masuda.
Pada 2004, Jepang mulai menerapkan pemeriksaan mamografi setiap dua tahun bagi perempuan berusia di atas 40 tahun. Namun, pemeriksaan USG belum menjadi bagian dari skrining kanker payudara yang dibiayai pemerintah.
Hingga kini, hanya sekitar 20 persen pemerintah daerah di Jepang yang memberi tahu perempuan apakah mereka memiliki payudara padat atau tidak.
Berdasarkan penelitian yang ditugaskan Kementerian Kesehatan Jepang pada 2020, sekitar 40 persen perempuan di Jepang memiliki payudara padat. Angka tersebut meningkat menjadi 65,5 persen pada perempuan berusia 40-an.
Tak Semua Ahli Langsung Mendukung
Meski informasi mengenai kepadatan payudara akan mulai diberikan, sejumlah ahli masih berhati-hati. Salah satunya profesor madya bidang bedah onkologi payudara dan endokrin di Tohoku University Graduate School of Medicine, Narumi Harada.
Menurut Harada, pemberitahuan mengenai payudara padat perlu diikuti dengan sistem pemeriksaan lanjutan yang memadai.
"Setelah perempuan menerima informasi tersebut, pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan USG? Apakah di klinik atau fasilitas skrining? Siapa yang akan membayarnya? Ada banyak kondisi yang harus dipenuhi," ujar Harada.
Dia juga mengingatkan bahwa sejumlah wilayah pedesaan Jepang belum memiliki klinik kanker payudara. Tenaga pemeriksa USG juga harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar tidak gagal mendeteksi kanker.
USG Mendeteksi Lebih Banyak Kanker
Penelitian J-START yang melibatkan lebih dari 70.000 perempuan berusia 40-an menunjukkan bahwa penambahan USG pada mamografi dapat meningkatkan jumlah kanker yang terdeteksi.
Penelitian lanjutan yang diterbitkan pada Februari 2026 dan mengikuti peserta selama sekitar 15 tahun menemukan kejadian kumulatif kanker payudara stadium II atau lebih lanjut 17 persen lebih rendah pada perempuan yang menjalani USG sebagai tambahan mamografi.
Namun, penelitian tersebut belum membuktikan apakah kombinasi mamografi dan USG dapat menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Harada mengatakan diperlukan waktu lebih panjang untuk menjawab pertanyaan tersebut.
"Prognosis kanker payudara sudah meningkat secara signifikan dan terapi obat juga semakin berkembang. Jadi, ada kemungkinan bahwa bahkan setelah 10 tahun lagi, hasilnya tetap tidak menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok," kata Harada.
Tim J-START saat ini masih meneliti manfaat lain dari penambahan USG, termasuk efektivitas biaya deteksi kanker pada tahap awal.
Masuda menilai pemerintah Jepang setidaknya perlu mempertimbangkan subsidi pemeriksaan USG bagi perempuan berusia 40-an, kelompok usia yang menjadi fokus penelitian J-START.
Menurutnya, kebijakan skrining seharusnya tidak hanya mempertimbangkan angka kematian, tetapi juga kualitas hidup penyintas kanker.
"Kemoterapi memiliki berbagai efek samping yang berat. Memang banyak orang pulih setelah menjalani pengobatan, tetapi pada sebagian orang, efek samping tertentu dapat menetap atau muncul sebagai komplikasi jangka panjang," ujar Masuda.
"Penyintas kanker payudara dapat hidup lama setelah pengobatan, bahkan sebagian hingga usia 90 tahun. Saya pikir sudah waktunya pemerintah mulai mempertimbangkan faktor-faktor tersebut," tambahnya.