Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta agar pemerintah memperbanyak ruang udara bersih bagi warga terdampak kebakarna hutan dan lahan (karhutla).
Advertisement
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters',” kata Charles.
Ia mengusulkan pemerintah bisa memanfaatkan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ruang udara bersih (clean air shelters) merupakan tempat berlindung sementara yang dirancang untuk mengurangi paparan polutan udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla. Fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru. Hal ini seperti yang dilakukan negara-negara lain.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya mengutip Antara.
Charles juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat terdampak.
Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Kategori Tidak Sehat
Kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia berada pada level tidak sehat hingga berbahaya pada Jumat (16/10/2026) pagi. Kondisi ini terjadi imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pantauan IQAir dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diakses pukul 06.00 WIB, Palembang dan Jambi mencatat kualitas udara terburuk. Palembang berada pada kategori berbahaya dengan indeks kualitas udara atau AQI US sebesar 699.
Indeksnya diperkirakan turun menjelang siang, tetapi belum terlihat tanda kualitas udara akan membaik ke kategori yang lebih aman dalam sepekan ke depan.
Di Jambi, kualitas udara juga masuk kategori berbahaya. Konsentrasi polutannya tercatat mencapai 88,8 kali nilai panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi diperkirakan bertahan hingga siang sebelum turun menjadi tidak sehat sekitar pukul 14.00 WIB, lalu tetap berada pada kategori tersebut sepanjang hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasukkan Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla.
BMKG Sumatera Selatan juga sebelumnya menyebut peningkatan karhutla di sejumlah daerah turut memperburuk kualitas udara di provinsi itu. Meski demikian, angka AQI saja tidak cukup untuk memastikan sumber polutan di setiap kota.