Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meningkatkan kontribusi wajib untuk memperkuat pendanaan organisasi tersebut. Menurutnya, WHO membutuhkan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsi kesehatan global secara optimal.
Usulan tersebut disampaikan Budi dalam wawancara dengan AFP yang dikutip CNA, Selasa (3/11/2026). Saat ini, Budi menjadi salah satu dari tujuh kandidat yang bersaing untuk menduduki posisi Direktur Jenderal WHO.
Advertisement
Budi menilai, WHO perlu mengevaluasi prioritas program dan penggunaan anggarannya sebelum mencari tambahan sumber pendanaan. Ia mengusulkan agar organisasi tersebut memusatkan anggaran pada lebih sedikit program, tetapi dengan prioritas yang lebih jelas.
“Prioritasnya adalah meninjau kembali fungsi-fungsi WHO, mendapat kesepakatan dari negara-negara anggota, kemudian kita mencari pendanaan baru,” ujar Budi.
Ia menyoroti kontribusi wajib negara anggota atau assessed contributions yang saat ini hanya mencakup sekitar 20 hingga 30 persen dari total anggaran WHO. Sementara itu, sebagian besar pendanaan lainnya berasal dari kontribusi sukarela pemerintah dan para donatur.
Menurut Budi, ketergantungan pada sumbangan sukarela perlu dikurangi. Ia mengusulkan agar kontribusi rutin negara anggota dapat mencakup lebih dari 50 persen anggaran WHO.
“Setiap negara mengatakan bahwa WHO perlu berkelanjutan. Organisasi tidak bisa berkelanjutan jika kontribusi anggotanya hanya 20 atau 30 persen dari total anggaran,” kata Budi.
Besaran kontribusi wajib setiap negara dihitung setiap dua tahun berdasarkan pendapatan dan jumlah penduduk. Budi menilai, peningkatan kontribusi hingga lebih dari 50 persen masih dapat ditanggung negara anggota, meskipun dunia tengah menghadapi tekanan keuangan.
AS Keluar dari WHO, Pendanaan Jadi Tantangan
Dorongan untuk memperkuat pendanaan WHO juga muncul setelah Amerika Serikat (AS) keluar dari organisasi tersebut pada Januari 2026. Sebelumnya, AS merupakan salah satu penyumbang dana terbesar bagi WHO.
Budi menilai, keluarnya AS bukan sepenuhnya menjadi persoalan besar bagi WHO karena anggaran organisasi tersebut masih berada pada tingkat yang relatif sama dengan periode sebelum pandemi Covid-19.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa negara yang tidak menjadi anggota WHO berpotensi berada dalam posisi kurang menguntungkan ketika terjadi keadaan darurat kesehatan global.
Jika terpilih sebagai Direktur Jenderal WHO, Budi menyatakan akan segera membuka pembicaraan dengan pemerintah AS.
Dorong Pemerataan Akses Vaksin dan Penanganan Pandemi
Selain persoalan pendanaan, Budi ingin mendorong negara-negara anggota mengadopsi perjanjian pandemi global yang dilengkapi dengan dana khusus. Inisiatif ini bertujuan memastikan pemerataan akses terhadap vaksin, pengobatan, dan alat diagnostik apabila pandemi baru terjadi.
Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 memperlihatkan ketimpangan akses vaksin antarnegara. Negara-negara berpenghasilan tinggi mampu mengamankan persediaan vaksin dalam jumlah besar, sedangkan negara lainnya kesulitan mendapatkannya.
Budi juga menilai WHO belum sepenuhnya siap menghadapi wabah global berikutnya. Ia menyoroti perlunya perhatian dan pendanaan lebih besar untuk menangani wabah di negara berpenghasilan rendah, termasuk epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo.
Pemilihan Direktur Jenderal WHO berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 melalui Majelis Kesehatan Dunia. Sebelum pemilihan, Dewan Eksekutif WHO yang beranggotakan 34 negara akan mengajukan maksimal tiga kandidat pada Januari 2027.