Cegah Fraud Bikin BPJS Kesehatan Hemat Rp 6,5 Triliun pada 2025

Liputan6.com, Bandung - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa asuransi sosial tersebut melakukan efisiensi dengan pencegahan penyimpangan pembiayaan (fraud) sebesar Rp 6,5 triliun. Angka ini senilai 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan di tahun itu.

Pujo mengungkapkan efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana gotong royong yang dihimpun dari peserta JKN dimanfaatkan secara optimal.

"BPJS ini mengumpulkan dana rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan semuanya untuk pembiayaan layanan kesehatan yang berkualitas, yang dibutuhkan rakyat," kata Pujo di Universitas Padjadjaran Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 20 Mei 2026.

Pada 2026, Pujo berharap bisa kembali hemat di kisaran Rp 6 triliun seperti tahun lalu. Untuk mencapai hal itu, ia memiliki quick win yang menargetkan bisa melakukan efisiensi dalam pencegahan fraud sebesar Rp 1 triliun per tiga bulan.

"Doakan tercapai ya efisiensi yang pertama kini. Kita melakukan pemeriksaan berkas itu berlapis-lapis ya sehingga kalau berkas klaim dari rumah sakit itu lengkap kita bayar, kalau lengkap kita bayar. Kalau terlambat, kita kena denda 1 persen. Saat pemeriksaan itu bila diindikasikan ada penyimpangan itu yang harus dikembalikan. Nah itu, kita bisa hemat sekian triliun dalam setahun," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ratusan fasilitas Kesehatan mitra hadir untuk menandatangani pakta integritas. Terdiri dari 165 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 43 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) serta 35 cath lab, 10 layanan radioterapi, dan lima layanan radio nuklir untuk bersama-sama menekan terjadinya penyimpangan pembiayaan atau fraud.

“Semoga ke depan tidak terulang hal-hal yang terindikasi kelebihan pembiayaan karena penyimpangan-penyimpangan. Komitmen anti-fraud ini sangat penting,” ujar Pujo.

Lebih lanjut, Pujo berharap melalui penguatan komitmen anti fraud tersebut tidak kembali terjadi indikasi kelebihan pembiayaan akibat berbagai penyimpangan dalam layanan Kesehatan dengan skema pembayaran tersebut.