Telemedicine Disebut Bisa Tekan Overtreatment, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta - Telemedicine dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan overtreatment atau tindakan medis berlebihan yang selama ini berkontribusi terhadap meningkatnya biaya layanan kesehatan dan klaim asuransi di Indonesia.

Data Marsh and Mercer Benefits Health Trends 2025 memproyeksikan inflasi medis di Indonesia mencapai 17,8 persen pada 2026. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembengkakan biaya kesehatan.

Direktur DokterIN, Yurid'ka Azkaa, mengatakan, telemedicine kini tidak lagi sekadar menjadi layanan konsultasi kesehatan secara daring. Menurutnya, teknologi tersebut dapat berperan sebagai smart gate keeper yang membantu memastikan pasien memperoleh layanan medis yang tepat sesuai kebutuhannya.

"Masa depan telemedicine bukan diukur dari banyaknya konsultasi tapi dari kemampuannya mengendalikan kualitas layanan, utilisasi, dan biaya kesehatan secara terintegrasi," kata Azkaa.

Telemedicine Jadi Gerbang Awal Layanan Kesehatan

Yurid'ka, menjelaskan, DokterIN mengembangkan pendekatan Connected Care 360° yang menghubungkan layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari edukasi preventif, smart assessment berbasis kecerdasan buatan (AI), telekonsultasi, rujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pemantauan setelah pasien menjalani perawatan.

Melalui sistem ini, pasien diharapkan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan klinis sehingga risiko pemeriksaan, tindakan medis, maupun pemberian obat yang tidak diperlukan dapat dikurangi.

Pendekatan tersebut juga mengintegrasikan tujuh layanan, yakni preventif, edukasi dan promotif, telemedicine sebagai gate keeper, layanan rumah sakit, apotek dan laboratorium, rujuk balik serta monitoring, hingga layanan wellness dan gaya hidup.

Selain membebani pembiayaan kesehatan, overtreatment juga dinilai dapat mengancam keselamatan pasien.

Sebagai contoh, dalam forum tersebut dipaparkan kasus seorang bayi berusia 15 bulan yang mengalami demam, batuk, dan pilek, tetapi justru mendapatkan resep dengan 15 bahan aktif obat sekaligus. Padahal, di negara seperti Australia dan Amerika Serikat, kondisi serupa umumnya cukup ditangani dengan istirahat, pemberian ASI, serta pemantauan tanpa pemberian obat secara berlebihan.

Kasus tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penerapan penggunaan obat yang rasional, evidence-based medicine, dan clinical pathway dalam praktik pelayanan kesehatan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dr. Emira Oepangat, mengatakan salah satu cara untuk mengurangi overtreatment adalah melalui penerapan skema cost sharing atau pembagian biaya layanan kesehatan.

Menurutnya, skema tersebut membuat masyarakat lebih selektif sebelum memanfaatkan layanan kesehatan sehingga penggunaan layanan yang tidak diperlukan dapat ditekan.

"Kalau kita bisa menurunkan ini, ibu bapaknya cerdas, terus bisa melewati misalnya pakai telemedicine dulu, betapa banyak klaim yang bisa kita hemat. Penurunan utilisasi setelah implementasi co-payment itu bisa 8 persen. Premi asuransi terbukti bisa turun dengan adanya cost sharing. Kenapa? Orang jadi mikir, benar enggak sih gue harus ke rumah sakit untuk ini?" ujar Emira.

AAJI mencatat pembayaran klaim kesehatan perorangan mencapai Rp16,59 triliun pada 2025, naik 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, klaim kesehatan kumpulan mencapai Rp10,16 triliun, meningkat 13,2 persen.

Melalui pendekatan telemedicine yang terintegrasi, DokterIN meyakini pengendalian overtreatment bukan bertujuan membatasi akses pasien terhadap layanan kesehatan.

Sebaliknya, setiap tindakan medis diharapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan klinis, lebih aman, efisien, serta mampu mendukung keberlanjutan sistem kesehatan dan industri asuransi di Indonesia.