Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Profesor dr Hasbullah Thabrany MPH, mengapresiasi keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan fatwa haram pada penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape.
Menurut Prof Hasbullah, keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan MUI pada kesehatan masyarakat terutama generasi muda.
Advertisement
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Fatwa MUI dan juga MUI secara keseluruhan karena memiliki pemikiran yang sama, mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan bisnis sebagian orang," ujar Prof Hasbullah lewat pesan suara kepada Kesehatan Liputan6.com pada Selasa (10/11/2026).
Prof Hasbullah mengatakan vape memiliki dampak tidak sehat pada kesehatan. Hal ini yang membuat sejumlah negara telah menerapkan pembatasan terhadap peredaran vape. Di kawasan ASEAN, Singapura dan Brunei telah melarang peredaran rokok elektrik. Sementara itu, Australia mensyaratkan resep dokter untuk penggunaan vape.
Selain itu, Hasbullah menyinggung temuan kepolisian mengenai penyalahgunaan vape sebagai sarana masuknya narkoba. Ia menilai persoalan tersebut semakin memperkuat pentingnya perhatian terhadap penggunaan rokok elektrik.
"Polri juga sangat menegaskan bahwa fakta-fakta penyalahgunaan vape menjadi tempat masuknya narkoba sudah tidak bisa dibantah lagi," katanya.
Fatwa Haram Vape untuk Menjaga Kesehatan Generasi Mendatang
Prof Hasbullah menegaskan, fatwa haram penggunaan vape bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan individu. Fatwa tersebut dinilai berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan generasi mendatang.
"Semoga mereka yang menggunakan vape, khususnya umat Islam, bisa menyadari bahwa larangan ini bukan untuk membatasi keinginan kebebasan, tetapi ini adalah kepentingan jangka panjang yang orientasinya untuk mencegah generasi yang akan datang kehilangan peluang yang terbaik untuk membangun diri yang sehat, produktif," ujarnya.
Ia berharap keputusan MUI tersebut dapat dipahami oleh pelaku industri maupun konsumen vape. Hasbullah juga mengajak masyarakat di luar umat Islam untuk mengambil pelajaran dari keputusan tersebut dengan menghindari konsumsi produk yang berbahaya bagi kesehatan.
Respons Asosiasi Penjual Vape
Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia Firmansyah buka suara mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap vape atau rokok elektrik. Pengusaha berharap ada ruang dialog antara MUI dan penjual vape.
"Kami menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kekhawatiran penyalahgunaan vape untuk narkoba," ujar Firman kepada Bisnis Liputan6.com, Selasa (10/11/2026).
Kendati begitu, dia berharap ada ruang dialog dari MUI menyoal fatwa harap vape ini. Lantaran, pada diktum ketiga, MUI mengharamkan produksi dan penjualan vape.
"Kami berharap ada ruang dialog untuk kami, khususnya para UMKM dan Pekerja supaya MUI mendapatkan perspektif lebih utuh," ungkapnya.
Firman menerangkan, Arvindo sebagai penjual ritel vape belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum terbitnya fatwa haram tersebut. Padahal, menurut dia, sudut pandang dari pelaku usaha perlu jadi pertimbangan.
"Kami tidak berharap MUI mengabaikan permasalahan kesehatan tetapi juga ada aspek sosial ekonomi. Kami percaya ada titik tengah di antara keduanya," ucap Firman.
MUI Keluarkan Fatwa Haram Vape
Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa menggunakan, memproduksi, dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan, MUI mempertimbangkan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan serta risiko penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Mengutip laman resmi mui.or.id, fatwa haram terhadap vape tercantum dalam bagian kedua ketentuan umum dalam lembar fatwa tersebut. Ada tiga poin yang difatwakan oleh MUI.
1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.