Saat DBD Menyerang, Bukan Cuma Kesehatan yang Terdampak

Terkena DBD bisa membuat keluarga keluar biaya jutaan rupiah meski pasien punya JKN.

oleh Aditya Eka PrawiraDiterbitkan 20 September 2026, 16:00 WIB
Demam Berdarah Dengue (DBD) bukan hanya berdampak pada kesehatan. Pasien dan keluarga juga dapat menghadapi biaya tambahan, mulai dari transportasi hingga kehilangan pendapatan selama perawatan. (unsplash.com/@matteofusco)

Liputan6.com, Jakarta - DBD bisa menguras keuangan keluarga, bahkan ketika pasien sudah mendapat perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasien yang tercakup JKN masih diperkirakan mengeluarkan biaya mandiri hingga Rp 1,33 juta untuk setiap episode dengue.

Peneliti senior Universitas Gadjah Mada, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., mengungkapkan pasien yang memiliki JKN tetap harus menanggung berbagai pengeluaran di luar biaya medis yang ditanggung jaminan kesehatan.

"Pasien yang tercakup JKN tetap akan mengeluarkan biaya mandiri (out-of-pocket) rata-rata Rp 1,09 juta hingga Rp 1,33 juta per episode, dan pada pasien tanpa asuransi angkanya jauh lebih tinggi, yakni Rp 4,27 juta hingga Rp 5,60 juta per episode," ujar Diah.

Menurut Diah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa DBD bukan hanya persoalan kesehatan. Ketika satu anggota keluarga terkena dengue, dampaknya dapat merembet ke kondisi ekonomi rumah tangga.

"Beban ekonomi ini akan berdampak lebih berat bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga pencegahan dengue menjadi cara nyata untuk meringankan tekanan ekonomi pada keluarga Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem pembiayaan kesehatan nasional," katanya.

Beban DBD Hampir Rp 9 Triliun

Temuan tersebut sejalan dengan studi beban penyakit yang dilakukan Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK), Universitas Gadjah Mada.

Studi yang dipresentasikan pada Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026 memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp 9 triliun pada 2024.

Beban tersebut tidak hanya berasal dari biaya pengobatan. Lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap akibat dengue turut menunjukkan besarnya tekanan penyakit ini terhadap sistem layanan kesehatan.

Pada pasien yang tercakup JKN, biaya medis langsung akibat dengue diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 triliun. Namun, biaya yang harus ditanggung akibat dengue jauh lebih besar.

Pasien dan keluarga diperkirakan masih menanggung sekitar Rp 3,5 triliun di luar tagihan medis.

Pengeluaran tersebut mencakup biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, hingga kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja selama menjalani perawatan.

Beban finansial juga tidak dirasakan secara merata. Bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, satu episode dengue dapat menyerap sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam sebulan.

Pencegahan DBD Bisa Jadi Investasi

Besarnya beban tersebut memperkuat pentingnya pencegahan dengue. Upaya pengendalian tidak hanya mengandalkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan Jumantik, tapi juga perlu diperkuat melalui surveilans, deteksi dini, pengendalian vektor, serta inovasi pencegahan seperti Wolbachia dan vaksinasi.

Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO), Universitas Gadjah Mada, menunjukkan vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya.

Program vaksinasi diproyeksikan dapat mencegah 1,1–1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang (disability-adjusted life years/DALY) akibat dengue selama periode 20 tahun.

Dari perspektif masyarakat, program tersebut bahkan diproyeksikan menghasilkan penghematan bersih USD329,3–731,5 juta.

Penghematan terutama berasal dari berkurangnya kerugian produktivitas kerja dan biaya ketidakhadiran sekolah akibat sakit dengue.

Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, M.Kes, M.M.R, mengatakan pencegahan dengue perlu dipandang sebagai investasi.

"Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, menyampaikan komitmen pemerintah mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kementerian Kesehatan juga tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029 untuk memperkuat surveilans, pencegahan, deteksi dini, tata laksana klinis, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor.

Dengan begitu, kata Suir, menghadapi DBD bukan hanya soal mengobati pasien ketika sudah sakit. Mencegah dengue sejak awal juga berarti mencegah keluarga kehilangan pendapatan dan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya