Belanja Rokok di Rumah Tangga Bisa Geser Anggaran Makanan Bergizi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk indonesia Maret 2026 pada 5 Oktober 2026 sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari data tersebut menunjukkan pengeluaran rumah tangga miskin untuk konsumsi rokok kerap kali melampaui belanja bahan pangan bergizi tinggi, seperti telur, susu, dan daging.

Menurut data BPS terbaru, pengeluaran penduduk untuk rokok dan tembakau rata-rata Rp 94.180 per kapita sebulan. Sementara pengeluaran untuk daging hanya Rp 40.352 per kapita, kemudian telur dan susu sebesar Rp 44.915 per kapita dalam satu bulan.

Pergerseran prioritas belanja seperti di atas bisa berdampak pada ancaman stunting atau gagal tumbuh pada anak seperti disampaikan Kepala Departemen Perilaku, Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), Profesor Dra Yayi Suryo Prabandari.

“Jelas memberikan dampak besar pada pemenuhan gizi keluarga. Sayangnya, di tingkat rumah tangga, tidak semua ibu memiliki daya tawar untuk mengatur alokasi anggaran belanja jika suami menjadi satu-satunya pencari nafkah,” ujar Prof Yayi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebiasaan keluarga perokok paling tinggi ditemukan pada kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin. Bagi kelompok ini, rokok kerap kali diposisikan sebagai sarana hiburan (coping mechanism) di tengah tekanan ekonomi, meski harus mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak mereka.

Upaya Memutus Rantai Adiksi Rokok

Menurut Yayi, upaya memutus rantai adiksi rokok tidak cukup hanya mengandalkan imbauan tenaga kesehatan. Diperlukan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat (grassroots) dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya, seperti lurah, RT/RW, hingga tokoh agama.

”Pesan edukasi mengenai pentingnya masa depan dan gizi anak harus disampaikan oleh pihak yang dipercaya masyarakat. Kami dari bidang promosi kesehatan dapat memfasilitasi materi edukasinya, namun tokoh masyarakatlah yang menjadi penggeraknya di lapangan,” jelasnya.

Yayi juga menyoroti tantangan regulasi di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan kenaikan cukai rokok sering kali tidak serta-merta menurunkan jumlah perokok, melainkan memicu perilaku downtrading yaitu beralihnya konsumen ke merek rokok yang lebih murah atau rokok ilegal tanpa cukai.

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan rokok juga masih lemah. Meskipun aturan pembatasan usia pembeli rokok (minimal 21 tahun) telah tercantum dalam regulasi pemerintah, pelaksanaannya di lapangan masih terbatas pada ritel modern dan belum menyasar warung-warung kelontong kecil.

”Kami terus mendorong lahirnya gerakan desa atau rumah bebas asap rokok. Di beberapa daerah seperti di DIY, beberapa pengelola warung bahkan sudah berani membuat kesepakatan untuk menolak menjual rokok kepada anak-anak,” tambah Yayi.

Melalui penelitian kolaboratif, FK-KMK UGM juga telah mengembangkan program peer supporter di tingkat sekolah untuk membendung perilaku coba-coba merokok di kalangan remaja.

“Sayangilah anak dan istri. Langkah paling minimal yang bisa dilakukan adalah tidak merokok di dalam rumah. Pikirkanlah untuk memberikan makanan yang terbaik bagi keluarga, dan pelan-pelan sisihkan anggaran hobi merokok itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita,” pesannya.