Liputan6.com, Jakarta - BPJS Kesehatan angkat bicara soal kemungkinan bekerja sama dengan klinik di bawah naungan Koperasi Merah Putih. Kerja sama bisa terwujud bila klinik tersebut sudah memenuhi aturan dari Kementerian Kesehatan.
“Namanya klinik harus mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan. Tentu saja, kami sebagai pelaksana undang-undang mengikuti para regulator,” kata Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, seusai konferensi pers kolaborasi dengan 66 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Jakarta, Rabu (28/10/2026) di Jakarta.
Advertisement
Abdi menegaskan, BPJS Kesehatan dapat menjalin kerja sama dengan klinik Koperasi Merah Putih apabila regulator memberikan izin dan fasilitas kesehatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
“Bila para regulator memberikan izin dan sesuai dengan peraturan yang diperlukan, BPJS Kesehatan akan bisa segera bekerja sama, baik dengan klinik dari Koperasi Merah Putih maupun klinik milik swasta lainnya,” ujarnya.
Klinik Koperasi Merah Putih merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Klinik ini merupakan bagian dari unit usahaa Koperasi Merah Putih bersama dengan apotek, gudang penyimpanan, gerai sembako, cold storage, hingga kendaraan logistik.
Dalam pidato dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengatakan kehadiran klinik Koperasi Merah Putih untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Rencana kita juga di setiap gerai koperasi merah putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh," kata Prabowo saat itu.