Heboh Temuan 11 Bayi di Sleman, Kemendukbangga Singgung Empat Persoalan Serius

Liputan6.com, Jakarta - Kasus penemuan 11 bayi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu perhatian publik. Bayi-bayi ini ditemukan di rumah orang tua oknum bidan berinisial ORP dan diduga melanggar izin penitipan anak.

Terkait kasus ini, Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Prof. Budi Setiyono, Ph.D., memberi tanggapan.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus penemuan 11 bayi yang dititipkan di rumah orang tua seorang bidan di Sleman. Peristiwa ini menunjukkan persoalan yang serius berkaitan dengan persoalan pembangunan keluarga daripada sekadar dugaan pelanggaran izin penitipan anak," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Dari keterangan polisi, sebagian besar bayi berasal dari hubungan di luar nikah, sementara orang tua --- terutama ibu --- mengaku menitipkan anak karena tekanan sosial, status belum menikah, kuliah, atau tuntutan kerja.

Kalau dilihat dari perspektif pembangunan keluarga, sambung Budi, ada setidaknya empat masalah struktural yang muncul, yakni:

1. Lemahnya kesiapan membangun keluarga muda
2. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah
3. Minimnya sistem dukungan pengasuhan
4. Perlunya penyempurnaan layanan negara yang aman bagi ibu rentan dan bayi.

Fakta bahwa sebagian orang tua bayi adalah mahasiswi dan pasangan belum menikah menunjukkan adanya jarak besar antara realitas sosial dengan pendidikan dan pembangunan keluarga yang diberikan selama ini.

"Dalam konteks pembangunan keluarga, pendidikan keluarga seharusnya tidak dimulai ketika orang sudah mau menikah, tetapi berikanlah bimbingan lebih dini sejak remaja dan awal usia kuliah seperti pemberian bekal tentang agama, norma sosial, dan risiko hubungan seks di luar nikah terhadap generasi muda," kata Budi.

Budi berpendapat bahwa respons terhadap kasus ini sebaiknya bukan hanya dengan pendekatan pidana. Melainkan mengurai akar persoalan sosial agar kasus serupa berpotensi berulang.

Kemendukbangga akan berupaya mengonvergensi kebijakan yang lebih relevan dalam kerangka pembangunan keluarga, yakni dengan:

Pendidikan Pesan Moral

Kemendukbangga berpesan kepada setiap keluarga agar memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada anak masing-masing tentang nilai-nilai moral, kesehatan reproduksi, dan keharmonisan keluarga. Tujuannya, agar tidak terlibat pada kasus kehamilan di luar nikah yang merugikan bagi perempuan dan anaknya.

Intensifkan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

Kemendukbangga akan mengintensifkan kembali sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan persiapan pernikahan bagi generasi muda.

Kemendukbangga akan membangun sistem daycare Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) yang dapat menjalankan fungsi family crisis support untuk ibu muda dan bayi rentan.

Kemendukbangga akan memastikan ekosistem daycare Tamasya memiliki ruang aman ketika mengalami kehamilan yang tidak direncanakan agar mereka akhirnya tidak mencari solusi informal/ilegal.

Alasan 'sibuk bekerja' menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap layanan pengasuhan bayi yang fleksibel dan murah.

Inisiasi Bantuan Psikologis

Bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, Kemendukbangga perlu menginisiasi:

• Layanan konseling keluarga
• Bantuan psikologis
• Pendampingan hukum
• Administrasi anak
• Penguatan keluarga.

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah hendaknya bisa:

• Mempermudah dan memperbanyak daycare komunitas berizin
• Memberi subsidi pengasuhan bagi keluarga rentan
• Mewajibkan fasilitas penitipan anak di kawasan kerja tertentu
• Membuat standar pengawasan daycare dan penitipan bayi.

"Ini penting karena pembangunan keluarga tidak cukup hanya mengerem angka kelahiran, tetapi juga memastikan kapasitas pengasuhan," ujarnya,

"Kasus di Sleman ini sebenarnya menjadi alarm tentang urgensi membangun ekosistem dukungan keluarga di Indonesia. Kami menghimbau agar kita perlu berhati-hati agar penanganan kasus tidak berubah menjadi penghakiman moral terhadap perempuan," kata Budi.

"Pemerintah akan berusaha secara serius membangun keluarga berkualitas, dengan tidak sekadar mengedepankan kontrol moral dan penegakan hukum, melainkan pembangunan sistem dukungan keluarga yang komprehensif, aman, dan manusiawi," pungkasnya.