80 Persen RS Ditargetkan Bisa Kendalikan Resistansi Antimikroba

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian Resistansi Antimikroba pada 2029. Selain itu, 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan patuh terhadap standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.

“Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” tambah Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba (AMR) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Resistansi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, menjadi kebal terhadap obat yang digunakan untuk mengatasinya, termasuk antibiotik. Kondisi ini membuat infeksi lebih sulit diobati dan menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat.

Dante mengatakan resistansi antimikroba tidak muncul melalui wabah besar secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan terbesar pengendalian resistansi antimikroba saat ini terletak pada pelaksanaan di lapangan. Lal menilai masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam deklarasi dengan implementasi nyata, mulai dari kesesuaian rencana dan anggaran hingga penerapan pedoman dalam praktik peresepan antibiotik di masyarakat.

Konferensi yang dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara ini membahas tujuh pokok bahasan utama. Pembahasan mencakup percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang mengedepankan kolaborasi sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Selain itu, forum juga membahas antimicrobial stewardship, yakni tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.

Lal kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman resistansi antimikroba. Menurutnya, upaya pengendalian tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena ancaman tersebut melintasi batas negara dan kewenangan setiap sektor.

“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.