Liputan6.com, Jakarta - Dengue di Indonesia masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Penyakit yang selama ini dikenal masyarakat sebagai demam berdarah dengue (DBD) ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga membebani keluarga, sistem kesehatan, dan perekonomian.
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (PP ADINKES), dr. M. Subuh, MPPM, mengatakan, pengendalian dengue membutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena dampaknya dirasakan di banyak daerah.
Advertisement
"Pengendalian dengue merupakan salah satu contoh isu yang membutuhkan kolaborasi tersebut, karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah dan perlu pendekatan menyeluruh dengan menggunakan semua modalitas dan melibatkan berbagai pihak," ujar Subuh dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 pada 4 s.d 7 Agustus 2026.
Beban Dengue Capai Hampir Rp 9 Triliun
Besarnya dampak dengue terlihat dari studi ilmiah mengenai beban penyakit dengue di Indonesia yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM). Studi tersebut memperkirakan pada 2024 terdapat lebih dari dua juta rawat inap akibat dengue.
Total beban ekonomi yang ditimbulkan mencapai hampir Rp 9 triliun. Beban tersebut tidak hanya berasal dari biaya pelayanan kesehatan. Sekitar Rp 3 triliun diperkirakan menjadi beban BPJS Kesehatan.
Sementara itu, pasien BPJS dan keluarganya masih menanggung sekitar Rp 3,5 triliun melalui pengeluaran langsung dan hilangnya pendapatan.
Pada pasien di segmen swasta, beban yang mencakup biaya medis, pengeluaran nonmedis, serta kehilangan pendapatan diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, mengatakan, salah satu tantangan dalam pengendalian dengue adalah belum optimalnya surveilans dan integrasi data.
"Salah satu tantangan yang perlu segera kita benahi adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat," kata Wamenkes Benny.
Menurutnya, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pengendalian dengue juga perlu dilakukan secara terpadu dengan menyasar lingkungan, vektor, dan manusia. Upayanya meliputi pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku.
Vaksinasi dengue juga menjadi salah satu bagian dari strategi pencegahan yang perlu dikembangkan berdasarkan bukti dan rekomendasi ilmiah.
Diagnosis dan Pencegahan Sama Pentingnya
Selain pencegahan, kemampuan fasilitas kesehatan primer dalam mengenali dan menangani dengue secara cepat juga penting untuk mencegah kondisi pasien memburuk.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., SpA(K) mengatakan bahwa diagnosis, tata laksana, dan pemantauan pasien perlu dilakukan secara tepat.
"Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan," ujar Dominicus.
Dia, menjelaskan, pemeriksaan laboratorium dapat membantu diagnosis. Namun, pemahaman terhadap riwayat penyakit dan pemeriksaan kondisi pasien secara teliti tetap menjadi dasar utama.
Karena dengue belum memiliki antivirus yang efektif, pencegahan menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit tersebut.
"Upaya pencegahan sangat diandalkan. Salah satu modalitas pencegahan adalah melalui vaksinasi, yang akan melengkapi strategi pengendalian dengue standar seperti pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, dan edukasi masyarakat secara terus menerus," kata Dominicus.
Melalui PERNAS ADINKES 2026, ADINKES mendorong pengendalian dengue dilakukan secara lebih terintegrasi. Penguatan data, layanan kesehatan primer, pencegahan, vaksinasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menekan infeksi, rawat inap, kematian, dan beban ekonomi akibat dengue di Indonesia.