Dengue Bukan Sekadar Penyakit, Dampaknya Bisa Bikin Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Dengue tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat tapi juga berdampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarga. Studi terbaru dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap bahwa penyakit ini berpotensi memicu kemiskinan akibat tingginya beban biaya yang harus ditanggung pasien dan keluarganya.

Penelitian yang dipimpin Dr. Diah Ayu Puspandari, M.Kes., MBA., Apt. menunjukkan bahwa total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia sepanjang 2024 mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp 9 triliun. Angka tersebut mencakup biaya pengobatan, pengeluaran nonmedis, hingga kerugian akibat hilangnya produktivitas masyarakat.

"Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya," katanya.

Diah, menjelaskan, pasien JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri (out-of-pocket) rata-rata Rp 1,1–1,3 juta saat menghadapi sebuah periode sakit akibat dengue untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar hilangnya produktivitas.

"Sementara bagi pasien yang tidak memiliki asuransi, biayanya melonjak drastis hingga Rp 4,3–5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis harus ditanggung sendiri," ujarnya.

Dia, menjelaskan, beban tersebut paling berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ketika biaya tak terduga muncul bersamaan dengan hilangnya pendapatan akibat tidak bisa bekerja, risiko keluarga jatuh ke dalam kesulitan ekonomi menjadi semakin besar.

Produktivitas Ikut Terganggu

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), mengatakan, dampak dengue tidak berhenti pada biaya perawatan. Penyakit ini juga mengurangi produktivitas pasien maupun anggota keluarga yang harus mendampingi selama proses pengobatan.

Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, kata dia, orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas. Demikian pula jika orang tua yang sakit, keluarga harus merawat dan dapat mengganggu suasana dan ekonomi keluarga.

"Maka dapat dikatakan bahwa selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas, apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar satu sampai dua minggu," kata Sri.

Studi UGM mencatat, kerugian akibat hilangnya produktivitas pada pasien peserta JKN mencapai USD 115 juta atau sekitar Rp 1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara pada kelompok non-JKN, nilainya diperkirakan mencapai USD 47,8 juta atau sekitar Rp 755,2 miliar.

Hal ini disampaikan dalam Jakarta Dengue Forum (JDF), forum ilmiah hasil kolaborasi PT Takeda Innovative Medicines dan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta (IDAI Jaya) yang dihadiri lebih dari 300 tenaga kesehatan.

Melihat besarnya dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan dengue, Sri menilai upaya pencegahan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus. "Menghadapi ancaman penyakit dengue yang begitu berat dan meluas, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu atau dua upaya pencegahan konvensional seperti 3M Plus," katanya.

Sri, menambahkan,"Kita membutuhkan sesuatu yang komprehensif. Perlu ada sinergi kuat yang mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi."

Senada dengan itu, Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D., memaparkan hasil pemodelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura.

Kajian tersebut memperkirakan implementasi vaksinasi dengue di Indonesia berpotensi menghasilkan penghematan biaya USD 329–731 juta atau sekitar Rp 5,2–11,5 triliun dalam 20 tahun.

"Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang," pungkasnya.

PT Takeda Innovative Medicines menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pencegahan dengue di Indonesia.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, mengatakan,"Edukasi dan akses terhadap inovasi pencegahan perlu diperkuat mengingat dengue masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak."

Senada, Ketua IDAI Jaya, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, Sp.A(K), menegaskan pentingnya peran dokter anak dalam edukasi, deteksi dini, dan pendampingan keluarga. Menurutnya, kolaborasi melalui Jakarta Dengue Forum diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dengue yang lebih komprehensif.