KKHI Tak Lagi Bisa Rawat Pasien, Kemenhaj Siapkan Formula Baru Layanan Kesehatan Haji

Liputan6.com, Madinah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan formula baru pelayanan kesehatan jemaah haji menyusul perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak lagi mengizinkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) merawat pasien.

Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi mengatakan kebijakan tersebut berlaku pada penyelenggaraan haji 2026. Saat ini, KKHI di Makkah maupun Madinah hanya diperbolehkan melakukan observasi pasien dalam waktu terbatas.

“Kantor Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Makkah maupun Madinah sudah tidak bisa lagi merawat. Hanya mengobservasi, itu pun batas waktunya kurang lebih empat jam saja,” kata Dendi pada tim Media Center Haji di Madinah pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Dendi, pemerintah perlu menyesuaikan sistem pelayanan kesehatan karena pada saat yang sama upaya menekan angka kematian jemaah tetap menjadi prioritas.

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan jemaah saat ini bertumpu pada klinik satelit yang beroperasi di setiap sektor. Klinik tersebut menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada jemaah selama berada di Arab Saudi.

Dendi mengatakan, Kemenhaj tengah mengkaji sejumlah opsi untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah memperkuat mekanisme rujukan langsung dari klinik sektor ke rumah sakit Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

“Ke depan, kami akan mencari formulasinya, bagaimana yang terbaik untuk melayani kesehatan jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, KKHI masih menjalankan sejumlah fungsi penting meski tidak lagi melayani perawatan pasien. Fasilitas tersebut tetap menjadi pusat distribusi obat-obatan, penyimpanan alat kesehatan, serta pendukung operasional tenaga kesehatan haji.

Dendi juga meminta masukan dari petugas kesehatan dan pengelola layanan kesehatan haji untuk merumuskan pola pelayanan yang lebih efektif pada musim haji mendatang.

Menurut dia, model layanan sebelumnya lebih ideal karena memungkinkan jemaah memperoleh perawatan dari dokter dan perawat Indonesia. Selain memudahkan komunikasi, pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan kenyamanan psikologis bagi jemaah yang sedang sakit.

“Kalau dirawat di rumah sakit kita sendiri oleh dokter kita, perawat kita, paling tidak dari segi bahasa kan jemaah kita itu sudah sakit, kemudian tidak mengerti bahasa, nanti dia mungkin secara kejiwaan lebih tidak bagus lagi,” kata Dendi.

Ia menegaskan keputusan mengenai operasional fasilitas kesehatan haji tetap berada di tangan pemerintah Arab Saudi. Karena itu, pemerintah Indonesia akan menyesuaikan pola pelayanan dengan regulasi yang berlaku sambil tetap menjaga kualitas layanan kesehatan bagi jemaah hingga akhir operasional haji.