Liputan6.com, Jakarta - Rasio dokter di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Selain jumlah dokter yang belum mencukupi, tantangan lain yang masih dihadapi adalah pemerataan tenaga medis, termasuk masih adanya ratusan puskesmas yang belum memiliki dokter.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dokter Maria Endang Sumiwi, mengatakan rasio dokter di Indonesia saat ini masih belum mencapai target WHO, yakni satu dokter per 1.000 penduduk.
Advertisement
"Rasio kita sebetulnya belum sesuai standar WHO. WHO menetapkan satu dokter per seribu penduduk, sementara kita belum sampai satu per seribu. Yang terakhir mungkin dua tahun lalu sekitar 0,6. Mungkin sekarang sudah sedikit membaik," kata Maria Endang ditemui di sela-sela Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Gedung Widya Graha BRIN Jakarta pada Senin (27/7/2026).
Maria Endang mengatakan ika dibandingkan dengan negara maju, jumlah dokter di Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Singapura, misalnya, telah memiliki sekitar dua dokter per 1.000 penduduk, sedangkan Jerman mencapai sekitar empat dokter per 1.000 penduduk.
"Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, Singapura dua per seribu, Jerman empat per seribu. Jadi sebetulnya kita masih kurang untuk kebutuhan dokter," ujarnya.
Maria menambahkan, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah dokter, tetapi juga memperbaiki distribusi tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 10.300 puskesmas yang ada di Indonesia, 400 diantaranya yang belum memiliki dokter.
"Saat ini untuk seluruh puskesmas kita yang jumlahnya sekitar 10.300, masih ada 400-an yang tidak ada dokter. Tahun ini juga kita membuka pemenuhan untuk puskesmas-puskesmas tersebut," kata Maria Endang.
Penguatan Layanan Primer
Dalam sambutan pembukaan Leimena Conference 2026, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengatakan bahwa pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas harus diperkuat.
Budi menuturkan sistem kesehatan yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan mengobati penyakit, tetapi juga dari keberhasilannya menjaga masyarakat tetap sehat melalui upaya promotif dan preventif. Semangat tersebut merupakan kelanjutan dari warisan Johannes Leimena melalui Bandung Plan yang kini diwujudkan melalui implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
“Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan reformasi penting dalam penguatan puskesmas. Melalui ILP, kita mengubah fokus pelayanan yang sebelumnya berbasis penyakit menjadi pelayanan yang berpusat pada masyarakat dan siklus hidup. Masyarakat tidak lagi dilayani secara terpisah-pisah berdasarkan program penyakit, tetapi mendapatkan layanan yang lebih terintegrasi sesuai kebutuhan dan tahap kehidupannya,” ujar Budi lagi.