Revisi UU Lansia Berpotensi Ubah Batas Usia Menjadi 65 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) menetapkan bahwa seseorang masuk kategori usia lanjut ketika menginjak kepala enam alias 60 tahun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bawa masyarakat usia 60 ke atas tetap bisa hidup produktif dan berdaya.

Maka dari itu, usulan revisi UU 13/1998 mencuat, tak hanya untuk menyejahterakan lansia tapi juga mengubah batasan umur kategori lansia.

“Revisi ini akan memengaruhi yang tadinya dalam UU Lansia itu batasnya mulai 60 tahun, sementara sekarang rata-rata usia lansia kita itu kan di atas 72 tahun. Maka nanti akan dibahas bahwa kemungkinan usia produktif lanjut usia dalam UU antara 65 sampai 70 tahun,” kata anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hj. Selly Andriany Gantina, saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

“Nah mungkin itu juga akan menjadi pembahasan yang sangat menarik di DPR nanti karena menyangkut dengan waktu pensiun anggota PNS (pegawai negeri sipil) dan sistem penggajian di negara kita, karena produktifnya ASN (aparatur sipil negara) juga akan ditentukan di situ,” jelasnya.

Pembahasan Revisi UU Lansia Baru Dimulai

Pembahasan revisi UU Kesejahteraan Lansia baru dimulai hari ini, Rabu, 1 Juli 2026. Tujuannya, rancangan revisi dapat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) pada 2027.

“Perubahan yang kentara bahwa lansia itu bukan lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek pembangunan. Mendorong lansia untuk healthy aging (menua dengan sehat), active aging (menua dengan aktif), dan productive aging (menua dengan produktif).”

Dalam UU sebelumnya, lansia ditempatkan sebagai objek penerima bantuan (charity based). Maka dari itu, paradigma baru perlu dibangun agar lansia mendapat tempat sebagai subjek yang mampu berdaya dan produktif.

Revisi UU Kesejahteraan Lansia juga tak lepas dari persiapan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Di mana, usia 60 ke atas bergerak dari 12,33 persen pada 2025 menjadi sekitar 20,31 persen pada 2045.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melihat masih ada beberapa fondasi pemberdayaan lansia yang belum terbangun.

“Sistem pensiun setidaknya sudah kita bangun dan ini seharusnya lebih berkembang. Kemudian sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya untuk penduduk usia lanjut. Dalam konteks itulah salah satu syarat yang akan mendorong akselerasi persiapan ini adalah penguatan kerangka regulasi,” kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Maliki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun, regulasi ini perlu direvisi di beberapa titik. Salah satunya tidak hanya menempatkan lansia sebagai penerima manfaat tapi menjadi individu yang lebih aktif dan berdaya.

“Nah ini yang kami harapkan mengubah paradigma UU tersebut, karena kami harapkan peran aktif lebih banyak dari penduduk lanjut usia,” ujarnya.

Dia berharap, rancangan undang-undang (RUU) tentang lanjut usia dapat menjadi prioritas Badan Legislasi (Baleg) dan diselesaikan dalam dua tahun ke depan.