BPJS Kesehatan Siapkan Penguatan JKN, Peserta Perlu Tahu Langkah Ini

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Kesehatan memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi dengan empat kementerian dan lembaga.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola JKN, mulai dari perlindungan peserta, kualitas data, pembiayaan program, hingga kepatuhan pemberi kerja.

Penguatan ekosistem tersebut diharapkan membuat layanan BPJS Kesehatan semakin efektif, berkelanjutan, sekaligus memastikan seluruh peserta JKN memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Empat mitra yang terlibat dalam kolaborasi tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Masing-masing memiliki peran strategis sesuai kewenangannya untuk memperkuat penyelenggaraan Program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, tapi juga memastikan kepesertaan tetap aktif, meningkatkan mutu layanan, dan membangun tata kelola yang semakin akuntabel melalui pemanfaatan data.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Prihati.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar setiap kebijakan dalam Program JKN disusun berdasarkan data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta dijalankan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

Pendekatan tersebut juga membuat BPJS Kesehatan lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Meski memiliki ruang lingkup yang berbeda, sinergi yang dibangun bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekosistem penyelenggaraan Program JKN," katanya.

Lebih lanjut, dia, menambahkan,"Melalui sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara."

BPJS Kesehatan Perkuat Pelindungan Peserta JKN

Salah satu fokus penguatan ekosistem JKN adalah memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Melalui kerja sama dengan KP2MI, BPJS Kesehatan ingin memastikan calon pekerja migran, pekerja migran, hingga anggota keluarganya memperoleh akses perlindungan kesehatan yang lebih baik.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menilai pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga aspek kesehatan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas.

"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan," katanya.

"Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," tambah Mukhtarudin.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), integrasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), interoperabilitas sistem informasi, hingga dukungan terhadap fasilitas kesehatan dan berbagai program prioritas.

Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengatakan pembaruan DTSEN menjadi langkah penting agar peserta PBI JKN benar-benar tepat sasaran.

"Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," ujar Agus.

Pembiayaan dan Data Jadi Kunci Keberlanjutan JKN

Pada aspek pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendukung penyelenggaraan JKN melalui penguatan regulasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut mencakup memastikan kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta PBPU Pemda sejak penyusunan APBD, sekaligus memperkuat monitoring dan pertukaran data bersama BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo, menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi penting pembangunan nasional.

Berdasarkan indikator BPS, hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan. Oleh sebab itu, pemanfaatan DTSEN yang dipadukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala dinilai penting untuk memperkuat basis data nasional sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi keberlanjutan Program JKN.