BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, Ini Faktor Penyebabnya

Liputan6.com, Cimahi - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan mengalami ketidakseimbangan antara pemasukan dengan biaya pelayanan. Badan ini mengalami celah arus kas atau cash flow gap hingga Rp 2 triliun tiap bulannya.

Saat ini jumlah peserta JKN adalah 284.514.113. Iuran yang terkumpul dari peserta sekitar Rp 14 triliun per bulan. Sementara itu, pembayaran biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp 500 miliar per hari atau sekitar Rp 16 triliun per bulan.

"Jadi cash flow gap kita sebulan Rp2 triliun," tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito.

Ia mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan badan yang dipimpinnya mengalami cash flow gap.

"Ada tujuh hal yang (bikin) kita ini ada cash flow gap, kalau orang bilang defisit," kata Pujo saat berada di RS Dustira, Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (16/9/2026).

Pujo mengungkapkan dalam konteks kondisi keuangan BPJS Kesehatan istilah cash flow gap lebih tepat dibandingkan defisit.

"Sebetulnya cash flow gap ya. Kalau defisit itu orang jualan lalu bisa rugi. Tapi BPJS bukan jualan tatapi mengumpulkan iuran dan membayar pelayanan maka Ketika ada selisih selalu kita sebut itu cash flow gap," tutur Pujo.

Pertama, jumlah peserta nonaktif dan tunggakan iuran. Tercatat sekitar 52,9 juta peserta dalam kondisi nonaktif, dan sekitar 13 juta peserta memiliki tunggakan iuran.

"Ada 54 juta peserta yang tidak aktif, yang aktif hanya 80,6 persen," kata Pujo.

Menurut Pujo, bila 54 juta peserta JKN ini membayar bila dikalikan dengan iuran kelas 3 sebesar Rp 42 ribu maka bisa terkumpul Rp 2 triliun.

Kedua, kesenjangan antara iuran dan biaya pelayanan.

Sejak 2020, tidak terdapat penyesuaian iuran. Sementara itu, biaya yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan. Situasi tersebut membuat penerimaan dari iuran menghadapi tekanan ketika harus berhadapan dengan biaya pelayanan yang semakin besar.

Ketiga, inflasi medis tinggi.

Kenaikan biaya kesehatan juga dipengaruhi oleh tingginya inflasi medis. Di mana inflasi medis di Indonesia sekitar 16,9 persen. Angka ini jauh di atas inflasi umum yang berada pada level 2,5 persen.

Keempat, biaya pelayanan kesehatan terus meningkat.

Pada 2019 Rp 108,8 triliun menjadi Rp 190,3 triliun pada 2025. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 75% dalam enam tahun.

Kelima, perawatan tingkat lanjutan mendominasi.

Sekitar 87% biaya pelayanan tercatat berada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Biaya untuk penyakit katastropik juga menjadi salah satu komponen terbesar. Pada 2025, biaya pelayanan untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp 50,2 triliun.

Keenam, fraud, pemborosan atau waste, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tidak tepat.

BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah inefisiensi. Pada 2025, sekitar Rp 6,5 triliun inefisiensi berhasil dicegah.

Ketujuh, tekanan struktural dan perubahan demografi.

Tekanan terhadap pembiayaan JKN juga bersifat struktural dan tidak hanya terjadi dalam jangka pendek. Perluasan akses layanan kesehatan membuat semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan JKN. Pada saat yang sama, penuaan penduduk meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan.

Indonesia medical trend tercatat mencapai 16,9%, jauh di atas inflasi umum yang berada pada level 2,5%. Dengan demikian, kenaikan biaya medis sekitar 6,8 kali lebih tinggi dibandingkan inflasi umum.

Keempat, biaya pelayanan kesehatan terus meningkat dari Rp 108,8 triliun pada 2019 menjadi Rp 190,3 triliun pada 2025. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 75% dalam enam tahun.

Kelima, perawatan tingkat lanjutan mendominasi. Sekitar 87% biaya pelayanan tercatat berada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Biaya untuk penyakit katastropik juga menjadi salah satu komponen terbesar. Pada 2025, biaya pelayanan untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp 50,2 triliun.

Keenam, fraud, pemborosan atau waste, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tidak tepat. BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah inefisiensi. Pada 2025, sekitar Rp 6,5 triliun inefisiensi berhasil dicegah.

Ketujuh, tekanan struktural dan perubahan demografi. Tekanan terhadap pembiayaan JKN juga bersifat struktural dan tidak hanya terjadi dalam jangka pendek. Perluasan akses layanan kesehatan membuat semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan JKN. Pada saat yang sama, penuaan penduduk meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan.