BPJS Watch Desak Pemutakhiran Desil Dipercepat, Jangan Sampai 6 Bulan

Liputan6.com, Bandung - BPJS Watch meminta pemerintah mempercepat pemutakhiran perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan desil berdampak pada status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dapat menjadi nonaktif.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan pemutakhiran data perlu dilakukan cepat agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria PBI tidak terlalu lama kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan.

Timboel mengatakan perbaikan desil perlu dipercepat dari enam bulan menjadi sebulan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015 yang  disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.  

"Kalau enam bulan paling cepat, ya itu kelamaan," tegas Timboel ditemui di Puskesmas Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (17/9/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial harus segera mengecek apakah benar yang melapor ini kondisinya berhak dapat bantuan atau tidak. Kecepatan pemutkhiran data penting karena dampak perubahan desil bukan hanya pada bantuan JKN tapi juga program lain seperti bantuan Program Indonesia Pintar atu sembako.

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan penonaktifan kepesertaan akibat perubahan desil menjadi salah satu pengaduan yang diterima seiring pemutakhiran data.

Namun, ia menegaskan penentuan desil bukan berada dalam kewenangan BPJS Kesehatan. Status tersebut ditetapkan berdasarkan data yang digunakan pemerintah dalam DTSEN.

"Untuk penentuan desil dan lainnya tentu tidak dalam kapasitas BPJS Kesehatan. Kami mendorong supaya orang tetap terjamin dalam BPJS," kata Iqbal di kesempatan yang sama.