Rokok di Rumah Ganggu Program MBG, Ini 3 Rekomendasi Peneliti UI

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menemukan bahwa konsumsi rokok dalam rumah tangga dapat mencederai tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi anak.

Berdasarkan temuan tersebut, Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya, merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan untuk memperkuat efektivitas Program MBG. Serta memastikan setiap investasi gizi memberikan manfaat yang maksimal bagi anak Indonesia.

Tiga rekomendasi yang disampaikan lewat penelitian itu adalah:

1. Melakukan skrining sederhana terkait paparan rokok di rumah dan memperkuat edukasi bahaya rokok–gizi di sekolah. Saran ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Menjadikan MBG sebagai program perubahana perilaku melalui edukasi rumah bebas rokok. Saran ini menyasar kepada Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.

3. Meningkatkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan menyederhanakan struktur CHT yang dapat memahalkan harga rokok sehingga menurunkan konsumsi. Saran ini ditujukan kepada Kementerian Keuangan.

Aryana menjelaskan, konsumsi rokok dalam keluarga tak hanya bisa menghambat pemenuhan gizi anak, tetapi juga memicu penyakit, gizi buruk, stunting, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

"Keluarga perokok juga memiliki peluang lebih miskin 6 persen, jadi udah sakit miskin pula," ujar Aryana.

Penelitian bertajuk Perilaku Merokok dalam Rumah Tangga Anak Penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan distribusi perokok berdasarkan wilayah yang seimbang antara daerah urban dan rural, masing-masing sebesar 50 persen.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4,2 orang dengan rata-rata dua anak usia sekolah dalam setiap rumah tangga.

Dari sisi sosial ekonomi, kepala rumah tangga didominasi oleh lulusan SMA sederajat (57,62 persen), diikuti SMP sederajat (18,95 persen), dan perguruan tinggi (12,30 persen).

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga sebagian besar berada pada sektor informal dan nonformal, seperti pegawai swasta (35,74 persen), buruh harian lepas (30,27 persen), serta pekerja mandiri/wirausaha (26,17 persen).

Kondisi ekonomi rumah tangga responden cenderung berada pada kelompok menengah ke bawah, dengan mayoritas penghasilan rumah tangga berada pada rentang Rp 2–4 juta (44,42 persen) dan Rp 4–6 juta (31,51 persen) per bulan.

Sebagian besar rumah tangga juga merupakan penerima bantuan sosial (90,43 persen) dan penerima Program MBG (86,08 persen).

Di sisi lain, prevalensi perilaku merokok dalam rumah tangga tergolong tinggi, dengan 68,36 persen rumah tangga memiliki anggota yang merokok dan rata-rata jumlah perokok sebanyak 1,17 orang per rumah tangga.

Selain itu, sebanyak 6,38 persen rumah tangga juga memiliki perokok berusia di bawah 21 tahun.

Penelitian juga menemukan adanya kecenderungan kepala rumah tangga yang menyatakan lebih baik tidak makan ketimbang tidak merokok.

"Suami saya berhenti merokok karena sakit gagal ginjal. Dokternya bilang karena rokok dan kopi. Suami saya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok," seperti dikutip Kesehatan Liputan6.com dari pernyataan responden dalam penelitian yang disusun Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya.

Menanggapi hasil penelitian tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dokter Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, seharusnya kepala keluarga menyayangi anak dan istri.

"Aktivitas merokok di rumah itu masih 45 persen. Tidak ada kesadaran di rumah tangga tentang pemahaman bagaimana melindungi anak dan istri. Padahal kan anak istri itu harusnya disayang bapak-bapak. Ternyata enggak ada tuh kesadaran para kepala keluarga untuk melindungi anak istri dari asap rokok," ujar Nadia.

Nadia, menambahkan, pajanan asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok, tapi juga keluarganya. "Kita bisa lihat perempuan juga banyak kan yang sakit kanker paru karena menjadi perokok pasif," tambahnya.