Kemenkes Bikin Terobosan Baru untuk Akreditasi Rumah Sakit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mulai menerapkan langkah efisiensi biaya layanan kesehatan sekaligus merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome). Kebijakan ini bertujuan menekan inflasi biaya kesehatan serta meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien.

Langkah tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dalam Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta pada Jumat (24/7/2026).

Untuk menekan biaya kesehatan, Kemenkes memusatkan pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) melalui sistem pool procurement berbasis data SatuSehat. Menurut Budi, kebijakan yang mengedepankan transparansi ini telah menghasilkan efisiensi anggaran farmasi awal sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah," ujar Menkes dikutip dari kemkes.go.id pada Senin (27/7/2026)

Selain efisiensi biaya, Kemenkes juga mengubah sistem penjaminan mutu rumah sakit. Akreditasi tidak lagi hanya didasarkan pada evaluasi administrasi setiap lima tahun, tapi juga pada hasil klinis yang dipantau secara real-time, seperti tingkat kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).

"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun pada Agustus 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk menjaga arus kas rumah sakit agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal.

Langkah ini dinilai penting mengingat peran besar rumah sakit swasta dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta atau 83,7 persen telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, 1.214 rumah sakit swasta (71,4 persen) telah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), sementara 1.587 rumah sakit telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).

Kemenkes juga memperluas akses layanan penyakit berat dengan melibatkan rumah sakit swasta dalam program pengampuan layanan unggulan. Pada 2026, enam rumah sakit swasta telah ditetapkan sebagai bagian dari 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 154 RSPPU pada 2030.

Kolaborasi ini telah diwujudkan melalui berbagai layanan medis berteknologi tinggi, di antaranya kerja sama RSUP dr. Sardjito dengan RS Royal Mandaya Puri untuk transplantasi ginjal, serta kolaborasi RSCM dengan RS Ciputra Raya Tangerang dan RS Ciputra CitraGarden City dalam pengembangan layanan terapi sel punca (stem cell).

Melalui pengendalian biaya, peningkatan transparansi mutu, dan perluasan akses terhadap teknologi medis, Kemenkes berharap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan berstandar dunia tanpa harus berobat ke luar negeri.