Liputan6.com, Jakarta - Dugaan riset palsu oleh oknum Warga Negara Indonesia (WNI) di Denmark mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. "Saya terus terang sebagai orang Indonesia sedih sekali sih. Jangan kayak gitu. Sedih kan, malu kan kita," ujar Budi saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.
Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah orang diduga membuat riset palsu dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Bermodalkan riset ini, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke lebih dari 50 negara secara gratis melalui travel grant.
Advertisement
Kasus ini mulai menjadi sorotan setelah akun Threads @mandharabarasika menguraikan adanya WNI yang ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia.
Berbagai kejanggalan ditemukan dalam penelitian tersebut, mulai dari pemalsuan identitas peneliti hingga pemalsuan data penelitian yang sebetulnya tidak pernah dilakukan.
"Hal ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD (International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases) 2026, sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Kopenhagen, Denmark," tulis akun tersebut, seperti dikutip Kesehatan Liputan6.com pada Selasa, 26 Mei 2026.
Tanggapan MGBKI
Selain Menkes Budi, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) juga telah buka suara soal dugaan riset palsu.
Ketua MGBKI, Profesor Budi Iman Santoso menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran serius terhadap martabat ilmu pengetahuan.
"MGBKI menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya dugaan pelanggaran integritas akademik dan riset yang melibatkan nama warga Indonesia dalam forum ilmiah internasional," dikutip Kesehatan Liputan6.com dari pernyataan sikap resmi yang ditetapkan pada Selasa, 26 Mei 2026.
MGBKI menegaskan bahwa ilmu kedokteran hanya dapat berdiri di atas kebenaran, kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik.
"Oleh karena itu, segala bentuk fabrikasi data, falsifikasi hasil penelitian, plagiarisme, pemalsuan identitas, pencatutan afiliasi, manipulasi kepengarangan, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan karya ilmiah fiktif merupakan pelanggaran serius terhadap martabat ilmu pengetahuan dan tidak dapat ditoleransi," kata Budi Iman.
Meski begitu, pihaknya juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme yang adil, transparan, independen, proporsional, dan berbasis bukti.
"MGBKI tidak mendorong penghakiman di ruang publik, persekusi personal, maupun penyebaran data pribadi. Yang harus ditegakkan adalah kebenaran ilmiah, bukan kegaduhan," tambahnya.
Atas kejadian ini, MGBKI mendorong institusi terkait, penyelenggara konferensi, komite etik penelitian, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan otoritas akademik untuk segera melakukan audit ilmiah dan etik secara menyeluruh.
Audit meliputi berbagai aspek penting, termasuk:
- Keabsahan data dan raw data penelitian.
- Persetujuan etik penelitian.
- Validitas lokasi, subjek, dan metode penelitian.
- Kebenaran afiliasi institusi.
- Kontribusi setiap penulis.
- Kemungkinan pencatutan nama lembaga.
- Penggunaan kecerdasan buatan dalam penyusunan karya ilmiah.
- Kemungkinan penerimaan travel grant, award, atau keuntungan akademik lainnya.
Tanggapan IDI
Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Kedokteran, Dicky Budiman mengatakan bahwa skandal ini bisa mencoreng nama Indonesia.
"Tentu ya, terutama jika dibiarkan sistemik dan massif. Yang paling bahaya sebenarnya bukan hanya malu di mata dunia, tapi rusaknya budaya ilmiah generasi muda," kata Dicky kepada Kesehatan Liputan6.com saat dihubungi pada Selasa, 26 Mei 2026.
"Namun, memang benar, kasus fraud (penipuan) akademik itu bisa merusak kepercayaan internasional terutama jika institusi menutup-nutupi dan pemerintah tidak ada respons, investigasi, dan sanksi," tambah peneliti di Griffith University, Australia, itu.
Dicky menambahkan bahwa dalam dunia akademik global, reputasi dibangun bukan dalam waktu singkat tapi butuh waktu bertahun-tahun.
"Nah, oleh karena itu setiap institusi pendidikan di kita harus sangat tegas terhadap plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi, tinjauan palsu, dan penyalahgunaan AI," ujarnya.
Saat ini, tambah Dicky, dorongan pada generasi muda untuk terus maju menjadi sebuah tren. Sayangnya, hal ini disalahgunakan oleh sebagian kecil kalangan usia muda.
"Karena sekarang tren-nya yang muda yang maju, yang disorot, nah ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian kecil kalangan usia muda ini untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan celah-celah ini," ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Bidang Riset dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup itu.
"Tapi tentu saja secara fair, satu kasus ini tidak otomatis merepresentasikan seluruh sistem atau peneliti kesehatan di Indonesia," pungkasnya.