KPAI Catat 426 Kasus Anak, Ada Fakta yang Bikin Miris

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menangani 426 kasus pelanggaran hak anak pada periode Januari hingga April 2026. Sedangkan, jumlah orang yang mengakses kanal aduan seperti chatbot, email, surat, telepon maupun datang langsung ke kantor KPAI adalah 301 orang.

Dari 426, sebanyak 403 kasus mendapatkan layanan psikoedukasi, sedangkan 23 kasus dilakukan pengawasan melalui langkah pengawasan lapangan, case conference, mediasi, dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pengawasan didominasi kasus non pengaduan yang berasal dari kasus viral sebanyak 14 kasus, sementara pengawasan berdasarkan aduan masyarakat tercatat sebanyak sembilan kasus.

"Sebaran wilayah pengawasan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara," mengutip Laporan Pengawasan KPAI per Januari-April 2026 yang disampaikan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono kepada Kesehatan Liputan6.com pada Rabu, 20 Mei 2026.   

Berdasarkan jenis kasus, pengawasan pada klaster Perlindungan Hak Anak (PHA) meliputi isu anak sebagai korban kebijakan di lingkungan pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya.

Sementara pada klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA), pengawasan didominasi oleh kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi dan cybercrime, serta anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Pada data pengaduan, kasus terbagi dalam dua klaster, yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 261 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 165 kasus. 

Pada klaster PHA, kasus paling dominan berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 209 kasus. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi:

• Anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua/keluarga sebanyak 58 kasus
• Anak korban pelarangan akses bertemu orang tua sebanyak 53 kasus
• Anak korban pemenuhan hak nafkah sebanyak 29 kasus

Selain itu, isu pendidikan masih cukup tinggi dengan total 46 kasus, terutama terkait:

• Anak korban kebijakan sekolah
• Diskriminasi akibat tunggakan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
• Perundungan di satuan pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan pendidikan masih menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak anak.

Pada klaster Perlindungan Khusus Anak, kasus yang paling dominan adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 76 kasus serta anak korban kejahatan seksual sebanyak 57 kasus.

Kasus kekerasan fisik didominasi oleh penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan, sedangkan pada kasus kejahatan seksual didominasi oleh pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. 

Selain itu, terdapat 12 kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber, 5 kasus penculikan dan perdagangan anak, serta 8 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Berdasarkan data sebaran wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 96 kasus, Jawa Timur 36 kasus, Banten 30 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak 23 kasus.  

Berdasarkan data pengaduan Januari-April 2026, kelompok usia anak yang paling banyak menjadi korban berada pada rentang usia 5–12 tahun dan 13–17 tahun. Tercatat sebanyak 242 anak usia 5–12 tahun dan 204 anak usia 13–17 tahun menjadi korban, sedangkan anak usia di bawah 5 tahun sebanyak 114 anak.

Berdasarkan pola hubungan pelaku dengan anak, mayoritas kasus dilakukan oleh orang terdekat anak. Relasi pelaku dengan korban berasal dari orangtua sebanyak 156 kasus, teman sebanyak 16 kasus, dan pendidik sebanyak 9 kasus.

Sedangkan hambatan akses keadilan terdapat keterlibatan di pihak sekolah sebanyak 27 kasus, instansi pemerintahan sebanyak 10 kasus, pihak lainnya sebanyak 19 kasus, serta aparat penegak hukum sebanyak tujuh kasus.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), tingginya angka kasus menunjukkan belum optimalnya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

KHA menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, memperoleh pengasuhan yang layak, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Banyaknya pengaduan mengindikasikan masih lemahnya sistem dukungan keluarga dan perlindungan sosial.

"Oleh karena itu, negara perlu memperkuat upaya pencegahan, intervensi, serta layanan pemulihan bagi anak korban demi memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi," kata Aris.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kondisi ini menunjukan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.