Kemenkes Ingatkan Ancaman Malaria Meski 412 Daerah Sudah Bebas

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Andi Saguni, mengingatkan, perjuangan melawan malaria belum selesai meski ratusan daerah di Indonesia telah dinyatakan bebas dari penularan penyakit tersebut.

Ancaman malaria disebut masih terus mengintai, terutama akibat tingginya mobilitas penduduk dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk.

Menurut Andi, hingga tahun 2026 sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau sekitar 80 persen telah berhasil mencapai status bebas malaria.

Selain itu, tujuh provinsi juga resmi dinyatakan bebas penularan malaria, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa status bebas malaria bukan berarti ancaman penyakit tersebut benar-benar hilang.

"Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas," ujar Andi dalam peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 dikutip kemkes.go.id pada Kamis, 7 Mei 2026.

Kemenkes menilai risiko penularan kembali atau re-establishment masih sangat mungkin terjadi. Tingginya mobilitas masyarakat antarwilayah membuat potensi penyebaran malaria tetap ada, terlebih Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung perkembangan nyamuk Anopheles sebagai penyebab utama penularan malaria.

Selain itu, kondisi lingkungan seperti tambang terbengkalai, rawa-rawa, hingga tambak yang tidak dikelola dengan baik juga menjadi tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak.

Oleh sebab itu, pemerintah menilai eliminasi malaria membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat.

"Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya," kata Andi.

Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria di Indonesia pada 2025 mencapai 706.297 kasus atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 543.965 kasus.

Namun, Kemenkes menegaskan bahwa kenaikan angka tersebut bukan berarti program pengendalian malaria mengalami kegagalan. Peningkatan kasus justru dipengaruhi oleh semakin masifnya penemuan kasus aktif di lapangan dan membaiknya sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Untuk menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menjalankan strategi TOKEN atau Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor. Strategi ini difokuskan pada deteksi dini pasien malaria, pengobatan cepat, serta pengendalian populasi nyamuk penyebab malaria.

Intervensi khusus juga dilakukan kepada kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, dan masyarakat adat di wilayah terpencil. Bentuk intervensinya meliputi pembagian kelambu antinyamuk hingga pengobatan pencegahan.

Andi optimistis target Indonesia bebas malaria pada 2030 tetap bisa tercapai. Dia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya yang berhasil memperoleh status bebas malaria meski berada di kawasan dengan risiko tinggi penularan.

Menurut Andi, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa eliminasi malaria bukan hal mustahil selama ada komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak.