Ini Tuntutan Guru Besar Kedokteran Jika Dugaan Riset Palsu WNI Terbukti

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) mengatakan bahwa dugaan riset palsu dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 adalah pelanggaran serius.

"Apabila dugaan pelanggaran terbukti, MGBKI mendorong adanya langkah tegas berupa pencabutan karya ilmiah, pembatalan penghargaan atau grant, sanksi akademik dan etik, serta langkah administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku," dikutip Kesehatan Liputan6.com dari pernyataan sikap yang ditetapkan Ketua MGBKI, Profesor Budi Iman Santoso pada Selasa, 26 Mei 2026.

Budi menambahkan bahwa MGBKI memandang peristiwa ini sebagai alarm nasional bagi dunia pendidikan kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Menurutnya, reputasi akademik bangsa tidak cukup dijaga dengan membela citra, tapi harus dijaga melalui keberanian membangun sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Oleh sebab itu, MGBKI menyerukan perlunya penguatan tata kelola integritas akademik nasional melalui:

• Pembentukan atau penguatan komite integritas riset di setiap institusi pendidikan kedokteran.
• Kewajiban verifikasi etik, data, afiliasi, dan authorship sebelum karya ilmiah dibawa ke forum internasional.
• Pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam riset dan publikasi ilmiah.
• Edukasi nasional tentang scientific misconduct.
• Mekanisme audit dan pelaporan pelanggaran akademik yang independen serta melindungi pelapor yang beritikad baik.

Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah orang diduga membuat riset palsu dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Bermodalkan riset ini, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke lebih dari 50 negara secara gratis dengan travel grant.

Kasus ini mulai menjadi sorotan setelah akun Threads, @mandharabarasika, menguraikan adanya warga negara Indonesia (WNI) yang ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia.

Berbagai kejanggalan ditemukan dalam penelitian tersebut, mulai dari pemalsuan identitas peneliti hingga pemalsuan data penelitian yang sebetulnya tidak pernah dilakukan.

"Hal ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026, sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Kopenhagen, Denmark," tulis akun tersebut seperti dikutip Kesehatan Liputan6.com pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kasus ini baru sekadar dugaan. Sementara itu, orang-orang yang terkait dengan dugaan pemalsuan ini belum memberikan pernyataan resmi. Begitu pun akun Instagram yang berkaitan sudah hilang dan tidak dapat ditemukan profilnya.

Lantas, apakah peristiwa seperti ini dapat mencoreng nama Indonesia dalam aspek penelitian kesehatan?

“Tentu ya, terutama jika dibiarkan sistemik dan massif. Tapi tentu saja secara fair kita harusnya satu kasus ini tidak otomatis merepresentasikan seluruh sistem atau peneliti kesehatan di Indonesia,” kata Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Kedokteran, Dicky Budiman kepada Kesehatan Liputan6.com saat dihubungi pada Selasa, 26 Mei 2026.

“Namun memang benar, kasus fraud (penipuan) akademik itu bisa merusak kepercayaan internasional terutama jika institusi menutup-nutupi dan pemerintah tidak ada respons, investigasi, dan sanksi,” tambah peneliti di Griffith University, Australia itu.

Dicky menambahkan, dalam dunia akademik global, reputasi dibangun bukan dalam waktu singkat tapi butuh waktu bertahun-tahun.

“Nah, oleh karena itu setiap institusi pendidikan di kita harus sangat tegas terhadap plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi, tinjauan palsu, dan penyalahgunaan AI.”

“Yang paling bahaya sebenarnya bukan hanya malu di mata dunia, tapi rusaknya budaya ilmiah generasi muda. Karena sekarang trennya yang muda yang maju, yang disorot, nah ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian kecil kalangan usia muda ini untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan celah-celah ini,” ujarnya.