BPJS Kesehatan Beberkan Tantangan yang Mengancam Keberlanjutan JKN

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Program ini berawal dari pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968, kemudian bertransformasi menjadi Perum Husada Bakti, PT Askes (Persero), hingga akhirnya menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN yang kini telah mencapai 285 juta jiwa.

Saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan administrasi, hingga peningkatan kemudahan akses bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan jaminan kesehatan selama 58 tahun merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13," kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/7/2026).

Lebih lanjut, Pujo, mengatakan,"Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045." 

Pujo, menjelaskan, keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi.

Menurutnya, transformasi yang dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program.

Dia, mengungkapkan, rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar.

"Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan repricing ketika rasio klaim mencapai 95 persen untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Pujo.

Meski demikian, BPJS Kesehatan masih melihat peluang memperkuat pendanaan melalui peningkatan kepatuhan peserta dan perluasan cakupan kepesertaan. Karena itu, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berfokus pada peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, dan transformasi layanan.

Salah satu langkah yang akan didorong adalah mengintegrasikan kepesertaan JKN dengan berbagai layanan publik. Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan memperluas layanan non tatap muka berbasis teknologi digital agar akses layanan menjadi lebih mudah dan efisien.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi kontribusi BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN.

Dalam keynote speech pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, ia menyebut JKN sebagai salah satu pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.

"Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah, mulai dari pemantauan kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di tiga Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, hingga Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T," kata Dudung.

Dudung juga mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, serta penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan kualitas layanan Program JKN.

Pada puncak peringatan HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 untuk Fungsi Pengadaan dan Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301.

Pencapaian ini menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat budaya integritas dan kepatuhan melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301.