Menkes dan BGN Sepakat Buka Dapur MBG Prioritas di Daerah Stunting Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sepakat untuk segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan angka kekurangan gizi atau stunting tinggi.

"Sebelum tanggal 5, kita akan memutuskan bersama Pak Kepala BGN untuk segera membuka SPPG di daerah-daerah yang angka stunting-nya tinggi," ujar Menkes Budi usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, dikutip Kamis (30/7/2026).

Menurut Budi, sebelum 5 Agustus 2026, Kemenkes bersama BGN bakal duduk bersama dengan para ahli gizi terkemuka di Indonesia.

"Sebelum 5 Agustus, kita harus duduk bersama dengan semua ahli gizi untuk memberikan masukan mengenai pemilihan lokasi sasaran (targeting) serta standar menu makanan MBG," ucap Budi.

Selain penentuan lokasi dan menu, Menkes menegaskan bahwa sebelum 5 Agustus 2026 juga harus dirancang mekanisme riset bersama lembaga dan perguruan tinggi guna mengukur dampak (outcome) bagi seluruh penerima MBG.

"Di sektor kesehatan, kita membutuhkan outcome atau hasil nyata. Kondisi gizinya kan harus membaik dan anak-anak jadi sehat. Kami sudah sepakat dengan Kepala BGN untuk melakukan analisis dan riset outcome. Saat ini riset skala kecil sudah dimulai, hanya saja hasilnya belum keluar," paparnya.

Nantinya, lanjut Menkes Budi, seluruh data anak yang mengalami stunting akan tercatat lengkap berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat (by name, by address). Data ini digunakan untuk memverifikasi apakah anak tersebut sudah menerima MBG atau belum.

"Semua anak yang stunting datanya sudah ada by NIK, by name, by address. Nanti akan kita cek, apakah dia sudah dapat MBG atau belum," terang Menkes.

Dengan pendataan tersebut, Kemenkes dapat memantau perkembangan fisik anak setiap bulan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Kita bisa mengikuti perkembangannya setiap bulan karena anak yang bersangkutan rutin ditimbang di Posyandu. Kita lihat, apakah berat badannya benar-benar naik atau tidak. Kalau tidak naik, kita tahu masalahnya—misalnya karena menu yang diberikan hanya karbohidrat, padahal anak butuh protein hewani. Nah, hal-hal seperti itu bisa langsung kita perbaiki," jelasnya.

Langkah serupa juga akan diterapkan di lingkungan sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menkes Budi berharap penimbangan dan cek kesehatan siswa yang saat ini berjalan setahun sekali bisa ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun.

"Kita akan lakukan nanti untuk seluruh sekolah melalui UKS. Sekarang CKG baru setahun sekali. Saya sedang mengupayakan agar bisa dilakukan setahun dua kali," tuturnya.

"Dengan begitu, kita punya cukup waktu untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada BGN. Misalnya, 'Pak, sekolah ini pengirimannya baik, tapi kok angka gizi kurangnya belum membaik?' Dari situ, kita bisa melakukan perbaikan kebijakan atau intervensi program berbasis data," pungkas Menkes Budi.