Serum Antibisa Indonesia Masih Terbatas, Padahal Bahannya Bisa Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia baru menyediakan serum antibisa untuk tiga spesies ular, yaitu kobra jawa, ular tanah, dan welang. Padahal sekitar 10 persen spesies ular berbisa di dunia berada Indonesia.

Indonesia Toxinology Society melaporkan kasus gigitan ular masih menjadi masalah serius di Tanah Air. Pada 2024, terdapat 9.878 kasus gigitan ular, di mana 54 korban meninggal dunia. Bahkan hingga Oktober 2025, terdapat  8.721 kasus gigitan ular yang merenggut 25 nyawa.

Dosen Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pemerhati satwa liar, Donan Satria Yudha, S.Si., M.Sc., mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum mengembangkan serum antibisa ular secara masif karena minimnya dukungan.

Donan menjelaskan, sebenarnya serum antibisa dapat dibuat sendiri dengan bahan-bahan lokal. Sayangnya, masalah ⁠finansial, fasilitas penelitian dan pengembangan antibisa tidak memadai. Tantangan ini juga menyulitkan para peneliti untuk mendapatkan sampel ular berbisa hidup guna diambil venomnya.

“Kita punya kemampuannya, cuma masalahnya support dari pemerintah yang kira-kira belum ada. Terutama untuk anggaran Research and Development,” ungkapnya.

Meski antibisa ular sebenarnya bisa dibuat agar bersifat universal, tetapi untuk di Indonesia hal tersebut belum dikembangkan dan diteliti lebih lanjut.

Biaya penelitian dan pengembangan antibisa ular konvensional saja masih belum mendapat dukungan, apalagi penelitian dan pengembangan antibisa ular universal.

Selain biaya tinggi untuk penelitian dan pengembangan, antibisa ular konvensional baru mulai dikembangkan beberapa tahun ini di tingkat global.

Ia menjelaskan, antibisa ular universal juga membutuhkan keilmuan serta ahli. Ditambah, belum banyak ahli snake-venom di Indonesia. ⁠

“Sebenarnya untuk tiga spesies ular berbeda itu menjadi satu antibisa yang sama,” ungkapnya.

Selain masalah finansial, tantangan lain terkait produksi serum antibisa ular ini terletak pada jumlah ular berbisa endemik Indonesia yang cukup banyak dan tersebar di berbagai pulau seperti Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku serta Papua.

“Banyaknya pulau-pulau tersebut yang menyebabkan sulitnya mendapatkan sampel ular berbisa hidup dengan jumlah cukup untuk diambil venomnya, termasuk lokasi remote yang sulit dijangkau,” kata Donan.

Spesifikasi venom yang berbeda antar spesies ular dan lokasi yang terpencil turut menjadi tantangan bagi para peneliti. Ditambah, fasilitas snakefarm yang belum terstandarisasi dengan baik dari segi pemeliharaan, animal welfare dan proses milking hingga penyimpanan.

“Harus ada standarisasi untuk pemeliharaan. Jadi, jangan hanya dipelihara aja, tapi ada animal welfare-nya,” paparnya.

Agar serum antibisa di Indonesia tidak hanya bergantung pada impor, sambung Donan, maka bisa dimulai dengan inventarisasi atau identifikasi jenis-jenis ular berbisa di Indonesia secara lengkap atau menyeluruh. Dan melakukan penelitian karakterisasi venom dari semua ular terutama jenis-jenis yang endemik.

Selanjutnya, perlu dukungan pemerintah melalui ⁠insentif riset bagi lembaga penelitian maupun pendidikan. Hal tersebut menyasar pada institusi yang telah mampu mengembangkan serum antibisa ular terutama jenis-jenis ular lokal dan endemik.

⁠Perlu juga koordinasi dan dukungan antar lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), industri obat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak universitas dalam kolaborasi riset, produksi dan distribusi antibisa ular.

“Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan snake farm (peternakan ular) yang terstandarisasi di daerah-daerah terutama yang memiliki keanekaragaman ular berbisa tinggi,” ujarnya.

Kasus gigitan ular sudah menjadi perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terutama di daerah-daerah berisiko tinggi seperti di pemukiman suku Baduy, Banten.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengunjungi kawasan Baduy pada Selasa 31 Desember 2025. Dia menyampaikan bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.

Kunta menjelaskan, antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah Baduy, melainkan ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam penanganan kasus gigitan ular.

“Kalau anti bisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” jelasnya.

Apabila terjadi kasus gigitan ular, Kunta menyebut penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.

“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.

Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.

Menurutnya, antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Ia juga menyebut keterbatasan obat tersebut kerap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di lapangan.

“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, soalnya susah, nggak ada,” tuturnya.

Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Kunta berharap masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.

“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” pungkasnya.