Polemik LCC 4 Pilar Makin Panas, KPAI Ingatkan Risiko Psikologis pada Anak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, angkat bicara soal dugaan ketidakadilan dalam Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar yang belakangan viral.

Lomba digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu, 9 Mei 2026. Ajang ini menjadi pembicaraan usai Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan dan mendapat nilai -5. Sementara Grup B dari SMAN 1 Sambas mendapat 10 poin padahal jawabannya serupa.

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia memandang bahwa dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat harus disikapi secara serius, hati-hati, dan berorientasi pada prinsip dasar perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak," kata Aris kepada Kesehatan Liputan6.com lewat pesan tertulis pada Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpandangan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. "Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak," tambahnya.

Selain itu, sambungnya, kegiatan tersebut harus menjalankan prinsip Hak Anak atas Perlakuan yang Adil dan Non-Diskriminatif. Semua peserta harus memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan.

Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis (kemampuan mengajar) untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPAI berpandangan kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak.

Polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, maupun serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat.

"KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban," ujar Aris.

Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan psikologis peserta cerdas cermat. 

Seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik dan tidak menyerang atau mengekspos identitas anak secara berlebihan.

"Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak," ujarnya.

Setelah dugaan ketidakadilan ini ramai jadi perbincangan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf.

Akbar memastikan MPR akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri maupun sistem perlombaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Dia menyayangkan insiden tersebut dan menilai pelaksanaan LCC 4 Pilar perlu dibenahi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun mekanisme perlombaan.

Menurut Akbar, terdapat sejumlah aspek yang harus dievaluasi, mulai dari tata suara hingga mekanisme banding dalam perlombaan agar kesalahan serupa dapat diminimalisasi.

Akbar juga mengaku mendapat informasi bahwa insiden serupa pernah terjadi pada pelaksanaan lomba di provinsi lain tahun lalu.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.

Dia menegaskan evaluasi akan dilakukan terhadap panitia pelaksana maupun dewan juri untuk memastikan pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan berjalan lebih profesional dan akuntabel.