[Kolom Pakar] Wawan Mulyawan: Sampai Kapan BPJS Kesehatan Bertahan Tanpa Intervensi Fiskal?

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 9 Juni 2026, Direksi BPJS Kesehatan membuka kartu yang cukup menarik perhatian kita. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini sedang mengalami mismatch atau tekor berjalan sekitar Rp 2 triliun setiap bulan.

Saban hari, BPJS Kesehatan harus membayar klaim sekitar Rp 500 miliar, atau kurang lebih Rp 16–16,5 triliun setiap bulan, sementara penerimaan iuran masih berada di kisaran Rp 14 triliun. Dengan kata lain, rasio klaim telah melampaui 100 persen. Beban manfaat secara konsisten lebih besar daripada penerimaan iuran.

Beberapa pekan setelah Rapat Kerja tersebut, BPJS Kesehatan melalui Public Expose Kinerja Tahun 2025 mengonfirmasi bahwa tekanan pembiayaan JKN memang nyata. Beban pelayanan kesehatan telah mencapai Rp 191,33 triliun dengan rasio klaim sebesar 108,27 persen.

Pada saat yang sama, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga dinyatakan masih sehat secara regulasi dengan kecukupan aset bersih sekitar 1,88 bulan estimasi pembayaran klaim. Paradoksnya jelas: di saat JKN semakin berhasil melindungi masyarakat, tantangan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaannya justru semakin besar.

Di atas kertas, manajemen BPJS Kesehatan menenangkan publik: cadangan aset bersih dinyatakan masih aman untuk membayar klaim rumah sakit hingga awal 2027, dan titik kritis gagal bayar (default) baru akan benar-benar menyentuh angka nol pada Juli 2027.

Namun, benarkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kemewahan waktu hingga pertengahan tahun depan untuk membiarkan bom waktu fiskal ini berdetak tanpa intervensi langkah-langkah korektif yang lebih mendasar?

Sebagai praktisi sekaligus pengamat kebijakan kesehatan, saya melihat ada lompatan logika yang berbahaya apabila kita hanya bersandar pada hitungan aktuaria di atas kertas. Best practice manajemen risiko asuransi kesehatan, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa sebuah sistem jaminan sosial tidak perlu menunggu tangki bahan bakarnya benar-benar kosong untuk mogok di tengah jalan.

Dalam banyak kasus, tekanan terhadap pelayanan justru muncul lebih awal ketika kepercayaan penyedia layanan mulai melemah akibat meningkatnya ketidakpastian pembiayaan.

Persoalan JKN sesungguhnya tidak berhenti pada angka defisit. Di balik mismatch pembiayaan yang kini menjadi perhatian publik, terdapat tekanan yang terus membesar. Inflasi medis melaju lebih cepat daripada inflasi umum.

Penduduk semakin menua, teknologi kesehatan semakin mahal, sementara industri farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada bahan baku impor. Belum lagi penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, thalassemia, sirosis hati, dan hemofilia yang menyerap sekitar Rp 50,3 triliun, atau lebih dari seperempat total biaya pelayanan kesehatan JKN sepanjang 2025.

Dalam perspektif saya, defisit bukanlah penyakit, melainkan gejala. Dia menandakan bahwa ada yang perlu dibenahi pada sistem pembiayaan JKN. Menambah dana tanpa memperbaiki akarnya hanya akan menunda persoalan.

Karena itu, reformasi tidak cukup berhenti pada penutupan mismatch pembiayaan. Yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh, dari pencegahan penyakit, pengendalian biaya, hingga penguatan industri kesehatan nasional.

Sebab, apabila defisit hanyalah gejala, pertanyaan yang jauh lebih penting bukan lagi berapa besar angkanya, melainkan kapan tekanan pembiayaan mulai dirasakan sebagai tekanan pelayanan oleh masyarakat.

Secara regulasi domestik yang sejalan dengan standar solvabilitas internasional, kesehatan keuangan DJS Kesehatan diukur dari kecukupan aset bersih terhadap estimasi pembayaran klaim. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 (Pasal 37) menetapkan aset bersih DJS paling sedikit harus mencukupi 1,5 bulan estimasi pembayaran klaim dan paling banyak 6 bulan.

Dengan laju klaim berjalan saat ini, batas aman bawah (floor) itu setara dengan berkisar Rp 24 triliun, dengan catatan regulasi menghitung estimasi klaim dari rata-rata bulanan dua belas bulan terakhir sehingga angka ini bersifat indikatif terhadap laju klaim terkini.

Ketika defisit bulanan terus menggerus cadangan, ekstrapolasi sederhana menunjukkan bahwa menjelang akhir 2026 benteng pertahanan 1,5 bulan itu berpotensi jebol. Pada titik itu, DJS Kesehatan dapat dikategorikan insolvent secara teknis-keuangan, meskipun arus kas harian dari iuran peserta aktif masih mengalir.

Perlu ditegaskan, proyeksi ini adalah pembacaan saya atas indikator ketahanan dana, bukan pengakuan resmi BPJS Kesehatan. Namun, justru di situlah letak persoalannya: tenggat resmi dan tenggat riil dapat berbeda jauh.

Skenario bertahan hingga Juli 2027 mengasumsikan variabel yang nyaris mustahil: bahwa seluruh rumah sakit di Indonesia akan tetap melayani pasien secara normal sembari merelakan klaim medis mereka tertunggak berbulan-bulan. Di sinilah efek domino akan bekerja jauh lebih cepat daripada kalkulasi birokrasi.

Mayoritas rumah sakit, terutama RS swasta kelas B dan C yang menjadi tulang punggung pelayanan daerah, hanya memiliki ketahanan kas (cash buffer) operasional selama 2 hingga 3 bulan tanpa pembayaran.

Bila pada awal 2027 BPJS Kesehatan mulai memperlambat pembayaran klaim demi menyambung napas, maka pada Maret atau April 2027 rumah sakit berisiko mengalami krisis likuiditas akut: pemasok obat menghentikan suplai, alat kesehatan habis pakai tak bisa ditebus, dan insentif tenaga medis tersendat.

Sebelum kalender menyentuh Juli 2027, fasilitas kesehatan secara alamiah akan mengambil langkah penyelamatan diri, membatasi kuota pasien JKN, menunda operasi elektif, hingga memulangkan pasien dengan dalih "obat habis".

Secara sistemik, pelayanan kesehatan publik berpotensi tersendat lebih awal, kemungkinan pada kuartal pertama 2027.

Ukuran keberhasilan pengelolaan JKN bukan hanya menjaga aset bersih tetap berada di atas ambang batas regulasi, tetapi memastikan tekanan pembiayaan tidak berkembang menjadi tekanan pelayanan.

Ketika rumah sakit mulai kehilangan kepastian likuiditas, yang dipertaruhkan bukan lagi angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan kepastian masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan.

Indonesia pun tidak berjalan sendirian. Hampir seluruh negara dengan sistem Jaminan Kesehatan Semesta pernah menghadapi ujian yang serupa. 

Sistem pembayar tunggal (Single Payer System) seperti BPJS Kesehatan bukanlah hal baru di dunia, begitu pula tekanan pembiayaannya. Kita dapat berkaca pada Taiwan dengan National Health Insurance (NHI) yang sangat ketat menjaga solvabilitas.

Ketika cadangan dana mereka menyusut mendekati ambang bawah rentang aman, kerangka regulasinya mendorong koreksi cepat, baik melalui mekanisme penyesuaian iuran maupun penerapan global budget untuk menjaga keseimbangan antara mutu pelayanan dan keberlanjutan pembiayaan.

Taiwan bukanlah pengecualian. Jepang menghadapi tekanan akibat meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, Korea Selatan beberapa kali melakukan reformasi pembiayaan National Health Insurance, sedangkan Thailand yang berhasil dalam Universal Coverage Scheme (UCS), terus menyempurnakan mekanisme pembiayaan, pengendalian biaya, dan penguatan pelayanan primer agar perluasan akses tidak menggerus ketahanan fiskal.

Begitu pula National Health Service (NHS) di Inggris. Ketika pembiayaan mereka mengalami funding gap, korbannya bukan sekadar papan neraca keuangan di London, melainkan membengkaknya daftar tunggu (waiting list) masyarakat hingga hitungan tahun.

Bagi Indonesia, keretakan sistemik semacam ini adalah taruhan yang terlalu mahal bagi pemerintahan yang relatif baru berjalan, terlebih ketika fokus anggaran tengah terbagi pada sejumlah program prioritas nasional lain.

Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa tekanan pembiayaan bukanlah kegagalan sebuah sistem jaminan kesehatan, melainkan konsekuensi yang hampir selalu menyertai keberhasilan memperluas akses pelayanan.

Pembedanya bukan ada atau tidak ada tekanan, melainkan kecepatan negara meresponsnya melalui kebijakan yang tepat sebelum berkembang menjadi krisis. Logikanya sederhana: menunda intervensi terlalu lama sama saja membiarkan tekanan pembiayaan berkembang menjadi gangguan pelayanan.

Sinyal penyelamatan sebenarnya mulai tampak. Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah instrumen untuk memperkuat keberlanjutan Program JKN, termasuk opsi intervensi fiskal sekitar Rp 20 triliun yang bersumber dari APBN.

Pada saat yang sama, penyempurnaan regulasi pembiayaan, penataan kepesertaan, hingga berbagai langkah menjaga kesinambungan DJS Kesehatan juga terus bergulir. Apabila seluruh langkah tersebut memperoleh dasar hukum dan direalisasikan, hal itu patut dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga salah satu program publik terbesar di Indonesia.

Meski demikian, intervensi fiskal sebesar apa pun tetaplah obat penurun panas, bukan antibiotik yang menyembuhkan infeksi strukturalnya. Jika dukungan fiskal tersebut benar-benar direalisasikan, yang diperoleh pemerintah sesungguhnya hanyalah tambahan waktu.

Waktu itulah yang tidak boleh terbuang sia-sia. Momentum ini harus dimanfaatkan juga untuk reformasi mendasar, membenahi data kepesertaan, menggencarkan upaya promotif-preventif, mengendalikan penyakit katastropik, mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), mempersiapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tanpa mengurangi hak peserta, memberantas fraud klaim, memperkuat kendali mutu dan biaya, mempercepat digitalisasi klaim, serta mendorong kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

Pembenahan data kepesertaan menjadi salah satu prasyarat penting. Kemiskinan bukanlah garis yang kaku. Di antara kelompok miskin dan kelompok mampu terdapat jutaan masyarakat rentan yang dapat jatuh miskin hanya karena satu kali sakit berat.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah penting, tetapi data tidak boleh berhenti sebagai daftar. Tugas pemerintah memastikan seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan harus benar-benar terlindungi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pembenahan data harus diikuti juga dengan keberanian negara memperbesar dukungan anggaran bagi JKN melalui penambahan kuota cakupan PBI, penyesuaian besaran iuran yang dibayar pemerintah bagi peserta PBI dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah, serta peningkatan subsidi bagi PBPU Mandiri Kelas 3.

Tidak adil apabila kontribusi pemerintah tetap, sementara inflasi medis terus mengerek biaya pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

Desain kontribusi peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) juga layak ditinjau kembali. JKN dibangun di atas semangat gotong royong.

Sebagaimana pajak mengenal prinsip progresif, sistem pembiayaan JKN pun patut memberi ruang bagi kontribusi yang semakin mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi peserta. Dengan cara itu, gotong royong tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi fondasi keberlanjutan JKN.

Masyarakat tidak membutuhkan angka-angka proyeksi yang menenangkan di atas kertas rapat kerja. Rakyat butuh kepastian ketika mereka mendatangi Instalasi Gawat Darurat pada Januari maupun Juli tahun depan, kartu JKN di dompet mereka tetap menjamin pertolongan saat nyawa dipertaruhkan.

Bola kini ada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo agar segera mengeksekusi payung hukum intervensi sebelum kapal besar bernama JKN ini terlalu miring untuk ditegakkan kembali. Itulah sesungguhnya ketukan palu yang sedang ditunggu seluruh rakyat Indonesia.