Dirjen WHO Umumkan Indonesia Masuk Anggota WHO-Listed Authority

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus memperkenalkan Indonesia sebagai bagian dari anggota WHO-Listed Authority (WLA) pada pertemuan internasional World Health Assembly ke-79 di Swiss.

Hal ini menandai pengakuan internasional terhadap kemampuan sistem regulatori Indonesia dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk kesehatan yakni obat dan vaksin sesuai standar global.

“Untuk mempercepat proses prakualifikasi dan pengadaan, kami menetapkan otoritas regulatori di 5 negara berikut sebagai WHO-Listed Authorities, yaitu Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, dan Inggris,” ujar Tedros pada Selasa (19/5/2026) dalam sesi Address by the Director-General of WHO yang merupakan bagian dari World Health Assembly.

WHO-Listed Authority (WLA) adalah pengakuan dari WHO terhadap otoritas regulatori nasional yang telah memenuhi standar internasional dalam pengawasan obat dan vaksin seperti mengutip laman BPOM.

WLA bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat sistem regulasi, serta memfasilitasi akses terhadap produk kesehatan yang berkualitas tinggi di tingkat global.

Sebelum Indonesia dan 4 negara lain masuk, sudah ada 34 negara termasuk dalam WLA, diantaranya Swiss, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Denmark, Irlandia, Jerman, dan Prancis.

Untuk memeroleh status WHO-Listed Authority (WLA), terdapat serangkaian proses ketat yang harus dilalui. BPOM sendiri telah menjalani proses asesmen sejak September 2024 lalu secara resmi tercantum dengan status WLA pada akhir 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa status WHO-Listed Authority (WLA) memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia. Salah satunya adalah menjadikan BPOM sebagai rujukan bagi sekitar 190 negara dalam pengawasan obat dan vaksin.

“Kalau sudah menjadi rujukan, maka kita ikut menjadi penentu standar dunia,” ujar Taruna. 

Ia menambahkan, dampak berikutnya adalah adanya konsep reliance, yakni pengakuan dari negara lain terhadap hasil evaluasi BPOM. Ketika standar Indonesia telah setara dengan Amerika Serikat dan Eropa, maka produk yang sudah dinyatakan sah oleh BPOM dapat lebih mudah diterima di negara lain.

“Artinya, obat, makanan, dan vaksin yang sudah mendapat persetujuan di Indonesia berpotensi untuk dipasarkan ke negara lain,” jelasnya.